[{"_1":2,"_112":-5,"_113":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ceae9a06-fd2e-4fd5-a71b-76a358f07abc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_108":109,"_110":111},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":79,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":-5,"_106":107},"title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 35 Tahun 2024 tentang POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN","short_title","Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 35 Tahun 2024","number","35","year","2024","published_date","2024-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e0b4ff8a-8bf8-418b-b18c-46cb2c9dd6b7","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Walikota (Perwali)","short_name","Perwali","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kota Bontang","place_of_enactment","Bontang","theme","POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BLUD - upt - Puskesmas - Labkes - Pola - tata kelola - renstRa - spm
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 35, BD 2024/36
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 21 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 79 Tahun 2018 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Pola Tata Kelola; 3. Renstra; 4. Standar Pelayanan Minimal; 5. Penerapan; 6. Pembinaan; 7. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2024. \n 12 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota ini menetapkan Pola Tata Kelola, Rencana Strategis (Renstra), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Puskesmas dan UPT Laboratorium Kesehatan (Labkes) di Kota Bontang. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan BLUD guna mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Secara substansial, peraturan ini mengatur kewajiban BLUD untuk menyusun Pola Tata Kelola yang mencakup aspek kelembagaan, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keuangan, serta pengelolaan lingkungan dan limbah. Selain itu, BLUD diwajibkan menyusun Renstra sebagai peta jalan (road map) pengelolaan selama lima tahun (2025-2026) yang mencakup rencana pengembangan layanan, strategi kebijakan, program kegiatan, dan rencana keuangan. Terkait SPM, peraturan ini menetapkan jenis layanan, mutu layanan dasar, dan sasaran penerima layanan baik untuk Puskesmas maupun Labkes, yang menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat serta dasar penentuan alokasi anggaran.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BONTANG
PROVINCE OF EAST KALIMANTAN
REGULATION OF THE MAYOR OF BONTANG
NUMBER 35 OF 2024
ON
GOVERNANCE PATTERN, STRATEGIC PLAN, AND MINIMUM SERVICE STANDARDS FOR REGIONAL PUBLIC SERVICE AGENCIES AT THE TECHNICAL IMPLEMENTING UNITS OF COMMUNITY HEALTH CENTERS AND HEALTH LABORATORIES

MAYOR OF BONTANG,

Considering :

that to implement the provisions of Article 38 paragraph (2), Article 41 paragraph (2), and Article 43 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation Number 79 of 2018 on Regional Public Service Agencies, it is necessary to establish a Mayor Regulation on the Governance Pattern, Strategic Plan, and Minimum Service Standards for Regional Public Service Agencies at the Technical Implementing Units of Community Health Centers and Health Laboratories;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 47 of 1999 on the Formation of Nunukan Regency, Malinau Regency, West Kutai Regency, East Kutai Regency, and Bontang City (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1999 Number 175, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3896) as amended several times, most recently by Law Number 21 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ceae9a06-fd2e-4fd5-a71b-76a358f07abc","actionData","errors"]