[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cea0ea9d-62c0-4d4d-8f3e-19b3a6bc8ea3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung Timur No. 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Belitung Timur","place_of_enactment","Manggar","theme","Pemilihan Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMILIHAN-KEPALA-DESA
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Tahun 2015 Nomor 10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014. \n Dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai pemilihan kepala desa dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Terdapat beberapa ketentuan dalam peraturan daerah ini, antara lain mengenai jenis pemilihan kepala desa, penyelenggaraan pemilihan, pendaftarab dan penetapan pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan, pengesahan dan pelantikan, pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, pembiayaan dan ketentuan peralihan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 37 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2013 Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Belitung Timur. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, dengan tujuan mengoptimalkan pemilihan Kepala Desa secara serentak dan menghindari hal-hal negatif dalam pelaksanaannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis pemilihan Kepala Desa, yaitu pemilihan secara serentak dan pemilihan antar waktu.
Tahapan pemilihan Kepala Desa secara serentak, meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Penyelenggara pemilihan, terdiri dari Panitia Pemilihan dan Panitia Pemilihan Kabupaten, dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
Pendaftaran dan penetapan pemilih, dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemilih.
Persyaratan calon Kepala Desa, baik persyaratan umum maupun persyaratan administrasi.
Proses pendaftaran calon, penelitian calon, penetapan, dan pengumuman calon.
Kampanye, dengan prinsip, batasan, dan larangan yang harus dipatuhi.
Pemungutan dan penghitungan suara, termasuk tata cara pemberian suara, penyediaan kotak suara, dan ketentuan surat suara sah.
Penetapan, pengesahan, dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
Ketentuan mengenai calon dari Kepala Desa atau Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan PNS.
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa, termasuk mekanisme dan tahapan pelaksanaannya.
Pengisian Penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
Pembiayaan pemilihan Kepala Desa, yang dibebankan pada APBD dan APBDesa.

\n","transitional_provisions","1. Kepala Desa terpilih yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah sebelumnya tetap menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF EAST BELITUNG
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF EAST BELITUNG REGENCY
NUMBER 10 OF 2015
ON
VILLAGE HEAD ELECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST BELITUNG,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 31 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Article 49 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 112 of 2014 concerning Village Head Election, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Village Head Election; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 5 of 2003 concerning the Establishment of South Bangka Regency, Central Bangka Regency, West Bangka Regency, and East Belitung Regency in the Bangka Belitung Islands Province (State Gazette of the Republic of Indonesia

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cea0ea9d-62c0-4d4d-8f3e-19b3a6bc8ea3","actionData","errors"]