[{"_1":2,"_114":-5,"_115":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce9d550f-b0fa-49cc-b6a2-f8934a29cd40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_110":111,"_112":113},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":-5,"_108":109},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-08-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pesawaran","place_of_enactment","Gedong Tataan","theme","BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perda - badan permusyawaratan desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 33 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PERMEN Nomor 113 Tahun 2014; PERMEN Nomor 80 Tahun 2015; PERMEN Nomor 82 Tahun 2015; PERMEN Nomor 84 Tahun 2015; PERMEN Nomor 110 Tahun 2016. \n Pembentukan Kabupaten Pesawaran, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Desa, Perda, Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, Pembentukan Produk Hukum Daerah, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 31 halaman, penjelasan 30 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan di desa. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD, mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Keanggotaan dan kelembagaan BPD, termasuk pengisian anggota BPD, peresmian anggota BPD, pemberhentian anggota BPD, dan larangan bagi anggota BPD.\n2. Fungsi dan tugas BPD, yang meliputi pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Tugas BPD mencakup penggalian, penampungan, pengelolaan, dan penyaluran aspirasi masyarakat, penyelenggaraan musyawarah BPD dan Desa, pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, pengawasan kinerja Kepala Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.\n3. Hak, kewajiban, dan kewenangan BPD, termasuk hak untuk mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Kewajiban anggota BPD mencakup memegang teguh Pancasila, melaksanakan UUD 1945, mendahulukan kepentingan umum, menghormati nilai sosial budaya, menjaga norma dan etika, dan mengawal aspirasi masyarakat.\n4. Peraturan tata tertib BPD, yang mengatur keanggotaan, fungsi, tugas, hak, kewajiban, kewenangan, waktu musyawarah, pimpinan musyawarah, tata cara musyawarah, tata laksana, dan pembuatan berita acara musyawarah BPD.\n5. Hubungan kerja BPD dengan lembaga lainnya, yang bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif dengan Kepala Desa, serta konsultatif aspiratif dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa.\n6. Pembinaan dan pengawasan oleh Bupati terhadap pelaksanaan peran BPD.\n7. Pendanaan kegiatan BPD yang dibebankan pada APBD Kabupaten, APBDes, dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESAWARAN
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PESAWARAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2018
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESAWARAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that based on Article 65 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages jo Article 73 paragraph (1) of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 concerning the Village Representative Body, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Village Representative Body;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Village Representative Body;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 33 of 2007 concerning the Establishment of Pesawaran Regency in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce9d550f-b0fa-49cc-b6a2-f8934a29cd40","actionData","errors"]