[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce96ef8e-ca73-4062-8b3c-f4db2f0064a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pajak Restoran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2005","number","11","year","2005","published_date","2005-12-26","effective_date","2006-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Melawi","place_of_enactment","Nanga Pinoh","theme","Pajak Restoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2006/NO.7, TLD No.11, LL Kab Melawi: 14 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Restoran
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasrkan pasal 18 ayat (2) UU No.34 Tahun 2000, maka pajak restoran merupakan jenis pajak daerah kabupaten \n UU NO.34 Tahun 2000, UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, PP No.25 Tahun 2000, PP No.66 Tahun 2001 \n Pajak restoran dalam pasal \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2006. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2005 mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa retribusi IMB merupakan jenis retribusi daerah kabupaten, serta kebutuhan untuk mengatur pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Peraturan ini mengatur tentang pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan. Izin ini bertujuan agar desain, pelaksanaan pembangunan, dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang, koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan syarat-syarat keselamatan. Retribusi IMB dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan, kecuali Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.

Peraturan ini juga mengatur tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa IMB berdasarkan luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 150.000 per izin, dan besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. Wajib retribusi diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi terutang.

Peraturan ini juga mengatur tentang biaya operasional bagi instansi pengelola dan pembantu pemungutan retribusi, masa retribusi, saat retribusi terutang, tata cara pembayaran dan penagihan, keberatan, kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MELAWI REGENCY GOVERNMENT
MELAWI REGENCY REGULATION
NUMBER 11 OF 2005
About
RESTAURANT TAX
ORGANIZATION AND LAW SECTION
REGIONAL SECRETARIAT OF MELAWI REGENCY
YEAR 2005

MELAWI REGENCY GOVERNMENT
MELAWI REGENCY REGULATION
NUMBER 9 OF 2005
ABOUT
RETRIBUTION FOR BUILDING PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MELAWI,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 18 paragraph (2) letter c of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Building Permit retribution is a type of Regional retribution of the Regency;
that based on letter a above, there is a need for a regulation regarding the Collection of Regional Taxes and Retribution as a source of Regional Original Income;
that to implement as intended in letters a and b above, it is necessary to regulate it with a Regional Regulation of Melawi Regency.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce96ef8e-ca73-4062-8b3c-f4db2f0064a7","actionData","errors"]