[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce84683c-b5ea-4b8b-951d-ae89fa69484f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":88,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Bolango No. 4 Tahun 2017","number","4","year","2017","published_date","2017-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone Bolango","place_of_enactment","Suwawa","theme","Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PERMUSYAWARATAN- DESA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa \n UU No. 38 Tahun 2000 ; UU No. 6 Tahun 2003 ; UU No. 6 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015 ; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 ; Permendagri No. 111 Tahun 2014 ; Permendagri No. 113 Tahun 2014 ; Permendagri No. 110 Tahun 2016 ;\r\n \n Dalam Perda Ini diatur tentang Badan Permusyawaratan Desa, juga termasuk mengatur tentang maksud,tujuan dan ruang lingkup Badan Permusyawaratan Desa; Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa; kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa; fungsi dan tugas Badan Permusyawaratan Desa; hak,kewajiban dan wewenang BPD; peraturan tata tertib BPD; pembinaan dan pengawasan BPD; pendanaan BPD \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2017. \n Peraturan Daerah ini terdiri dari 43 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango ini mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap BPD sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, mempertegas peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan mendorong BPD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Desa.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\r\n\r\n- Keanggotaan BPD: mengatur tentang persyaratan, pengisian, peresmian, pemberhentian, dan larangan bagi anggota BPD.\r\n- Kelembagaan BPD: mengatur tentang struktur organisasi BPD yang terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang.\r\n- Fungsi dan Tugas BPD: mengatur tentang fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Juga mengatur tugas-tugas BPD seperti menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.\r\n- Hak, Kewajiban, dan Kewenangan BPD: mengatur tentang hak BPD untuk mengawasi dan meminta keterangan, menyatakan pendapat, dan mendapatkan biaya operasional. Juga mengatur hak anggota BPD, kewajiban anggota BPD, dan kewenangan BPD.\r\n- Peraturan Tata Tertib BPD: mengatur tentang penyusunan peraturan tata tertib BPD.\r\n- Pembinaan dan Pengawasan: mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap pelaksanaan peran BPD.\r\n- Pendanaan: mengatur tentang sumber pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD.","transitional_provisions","1. Sekretaris Badan Perwakilan Desa yang diangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang masih ada tetap melaksanakan tugas yang terkait dengan tugas staf administrasi BPD sampai selesai masa tugasnya.\r\n2. Anggota BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai selesai masa jabatannya dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BONE BOLANGO
THE PROVINCE OF GORONTALO

REGIONAL REGULATION OF BONE BOLANGO REGENCY
NUMBER 4 OF 2017
TENTANG
VILLAGE CONSULTATIVE BODY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REGENT OF BONE BOLANGO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang:

bahwa untuk melaksnakan ketentuan pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat:

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kbupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce84683c-b5ea-4b8b-951d-ae89fa69484f","actionData","errors"]