[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce823ce0-e0d6-4695-82bf-006d7deeb85c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK\r\nPENYANDANG DISABILITAS","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK\r\nPENYANDANG DISABILITAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

hak asasi manusia
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK\r\nPENYANDANG DISABILITAS
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa manusia merupakan mahluk hidup ciptaan\r\nTuhan Yang Maha Esa mempunyai hak, kewajiaban,\r\nperan dan kedudukan yang sama untuk hidup dan\r\nmenjalani kehidupannya tanpa terkecuali teermasuk\r\npenyandang disabilitas;\r\nb. bahwa penyandang disabilitas di daerah dalam\r\nkehidupan bermasyarakat dan bernegara masih\r\nmengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga\r\nhaknya belum dapat terpenuhi secara ideal sehingga\r\nuntuk menjamin perlindungan dan pemenuhan haknya\r\nperlu ada pengaturan terkait penyandang disabilitas. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4\r\nTahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3670);\r\n4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39\r\nTahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3886);\r\n5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28\r\nTahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4247);\r\n6. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13\r\nTahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);\r\n7. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20\r\nTahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4301);\r\n8. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 40\r\nTahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4456);\r\n9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nKeolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4535);\r\n10. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 11\r\nTahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4967);\r\n11. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25\r\nTahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);\r\n12. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36\r\nTahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);\r\n13. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12\r\nTahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n14. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13\r\nTahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5235);\r\n15. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19\r\nTahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak\r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.\r\n16. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun\r\n2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5679);\r\n17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang\r\nPenyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5871);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang\r\nUpaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang\r\nCacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998\r\nNomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3754);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 22 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);\r\n20. Peraturan Perintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); \n Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)\r\nmeliputi:\r\na. pendidikan;\r\nb. ketenagakerjaan;\r\nc. kesehatan;\r\nd. sosial;\r\ne. seni, budaya, pariwisata dan olah raga;\r\nf. politik;\r\ng. hukum;\r\nh. aksesibilitas;\r\ni. penanggulangan bencana; dan\r\nj. keagamaan;\r\nk. tempat tinggal yang layak;\r\nl. rehabilitas; dan\r\nm. hak pendataan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 39 halaman \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan Baru: Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tidak ada peraturan sebelumnya yang dicabut atau diubah oleh peraturan ini.

","scope_and_parties","policy_content","

Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel untuk penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan.
SKPD yang memiliki tugas di bidang pelayanan publik wajib melakukan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas untuk menentukan jenis layanan yang diperlukan.

Penambahan dalam Peraturan:

Pengaturan tentang sistem pendidikan inklusif dan pendidikan khusus bagi penyandang disabilitas.
Ketentuan mengenai perlindungan sosial dan jaminan sosial yang lebih komprehensif.
Pengaturan tentang aksesibilitas fisik dan nonfisik dalam penggunaan fasilitas umum.

Penghapusan dalam Peraturan:

Tidak ada ketentuan lama yang dihapus, karena ini adalah peraturan baru.

Perubahan dalam Peraturan:

Perubahan istilah dari \"penyandang cacat\" menjadi \"penyandang disabilitas\" sesuai dengan perkembangan terminologi yang lebih inklusif.
Penekanan pada hak-hak penyandang disabilitas dalam konteks hak asasi manusia.
Perubahan dalam mekanisme pelaksanaan dan pengawasan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Perubahan Kewenangan dan Tanggung Jawab:

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyediakan layanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
SKPD di bidang pendidikan dan ketenagakerjaan diwajibkan untuk berkoordinasi dalam penyediaan informasi dan layanan bagi penyandang disabilitas.
Komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

","transitional_provisions","

Ketentuan Peralihan:

Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya peraturan ini harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.

","sanctions","

Sanksi Administratif: Setiap penyelenggara pendidikan yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana: Perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak memenuhi kuota 2% tenaga kerja penyandang disabilitas dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGENT OF BONE

SOUTH SULAWESI PROVINCE

\n\n

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY

NUMBER 5 YEAR 2017

\n\n

CONCERNING

PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS

OF PERSONS WITH DISABILITIES

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n\n

REGENT OF BONE,

\n\n

Considering:

that human beings are living creatures created by God Almighty who have equal rights, obligations, roles and positions to live and carry out their lives without exception including persons with disabilities;
that persons with disabilities in the region in social and state life still experience various forms of discrimination so that their rights have not been ideally fulfilled so to ensure the protection and fulfillment of their rights it is necessary to have regulations related to persons with disabilities;
that based on the considerations as referred to in letter a and letter b it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities;

\n\n

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 29 Year 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce823ce0-e0d6-4695-82bf-006d7deeb85c","actionData","errors"]