[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce8122bd-cf73-4bdf-bac6-0d2dbf3a6fd3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2018 tentang KAWASAN TANPA ROKOK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2018","number","05","year","2018","published_date","2018-07-19","effective_date","2018-07-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","KAWASAN TANPA ROKOK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN TANPA ROKOK
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 05, LD.2018/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Bandar Lampung diperlukan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan pola hidup sehat; \r\n \r\nb. bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat menyebabkan menurunnya kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung; \r\n \r\nc. bahwa untuk mengendalikan dampak rokok terhadap kesehatan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; \r\n \r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Bandar Lampung \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), UndangUndang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); \r\n \r\n2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); \r\n \r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); \r\n \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); \r\n \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); \r\n \r\n6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); \r\n \r\n7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); \r\n \r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); \r\n \r\n10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); \r\n \r\n11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); \r\n \r\n12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok; \r\n \r\n13. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung; \r\n \r\n14. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok; \n Peraturan ini mengatur mengenai:\r\n1. KETENTUAN UMUM \r\n2. AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP \r\n3. HAK DAN KEWAJIBAN \r\n4. PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK \r\n5. PERAN SERTA MASYARAKAT \r\n6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN \r\n7. TIM SATUAN TUGAS PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK \r\n8. PENYIDIKAN \r\n9. SANKSI ADMINISTRATIF \r\n10. SANKSI PIDANA \r\n11. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018. \n 16 hlm, penjelasan 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok, membudayakan hidup sehat, dan menekan angka perokok pemula. Kebijakan ini menetapkan area tertentu sebagai KTR, meliputi tempat umum, tempat kerja, tempat ibadah, tempat bermain anak, angkutan umum, lingkungan tempat belajar mengajar, dan fasilitas pelayanan kesehatan.

\n\n

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban setiap orang dan badan terkait KTR. Setiap orang berhak atas udara bersih dan informasi tentang bahaya rokok, serta wajib mentaati ketentuan KTR. Pimpinan KTR berhak melakukan pengawasan internal dan melarang merokok di area tanggung jawabnya, serta wajib memasang tanda larangan merokok. Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat tentang bahaya rokok.

\n\n

Peraturan ini melarang merokok, menjual, mempromosikan, dan mengiklankan rokok di KTR. Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR melalui pembentukan kelompok hidup sehat tanpa rokok dan memberikan penyuluhan tentang dampak rokok. Walikota menugaskan Kepala OPD untuk melakukan pembinaan dan pengawasan KTR sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggar Pasal 6, 7, dan 8 dikenakan teguran; jika tidak dihiraukan, diperintahkan meninggalkan KTR.\n2. Pelanggar yang memiliki tempat usaha di KTR diberi teguran untuk menghentikan kegiatan usaha; jika 3 kali teguran tidak dihiraukan, izin usaha dicabut.\n3. PNS pengawas KTR yang melanggar dikenai sanksi sesuai undang-undang kepegawaian.\n4. Merokok di KTR dipidana kurungan maksimal 3 hari/denda maksimal Rp. 500.000.\n5. Mempromosikan, mengiklankan, menjual, atau membeli rokok di KTR dipidana kurungan maksimal 7 hari/denda maksimal Rp. 5.000.000.\n6. Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak, dan tidak memasang tanda dilarang merokok dipidana kurungan maksimal 7 hari/denda maksimal Rp. 10.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER: 05 OF 2018
CONCERNING
SMOKE-FREE AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the health status of the people of Bandar Lampung City, knowledge, awareness, willingness and ability of the community are needed to always get used to a healthy lifestyle;
that smoking is a habit that can cause a decline in the health of individuals, communities and the environment, both directly and indirectly;
that in order to control the impact of cigarettes on health as the implementation of the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, the Regional Government is obliged to create a Smoke-Free Area;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce8122bd-cf73-4bdf-bac6-0d2dbf3a6fd3","actionData","errors"]