Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1947

Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin penghidupan yang layak bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Kebijakan ini mengalihkan tanggung jawab risiko kecelakaan kerja dari buruh kepada majikan dengan menerapkan prinsip risque professionnel, di mana majikan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di perusahaan tanpa perlu pembuktian kesalahan majikan.

Perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan mencakup berbagai sektor industri, seperti perusahaan yang menggunakan mesin, bahan berbahaya, tenaga listrik, pertambangan, pengangkutan, konstruksi, kehutanan, pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan milik negara maupun swasta yang mempekerjakan minimal satu orang buruh.

Majikan wajib memberikan ganti kerugian yang meliputi biaya pengangkutan, biaya pengobatan dan perawatan, biaya penguburan, serta uang tunjangan berkala. Uang tunjangan diberikan kepada buruh yang mengalami ketidakmampuan bekerja (sementara, sebagian, atau total) atau kepada keluarga yang ditinggalkan jika buruh meninggal dunia. Besaran tunjangan dihitung berdasarkan persentase dari upah harian buruh. Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban administratif bagi majikan untuk melaporkan kecelakaan, mencatat pembayaran ganti kerugian, dan menyediakan daftar kecelakaan untuk pengawasan oleh instansi terkait.