[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce784fb3-b18e-44d6-b3a0-64ed3d69e195","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1947 tentang Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja","short_title","Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1947","number","33","year","1947","published_date","1947-10-18","effective_date","1947-07-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1947
Undang-undang (UU) NO. 33, LL SETNEG : 10 HLM.
Undang-undang (UU) TENTANG Pembayaran Ganti Kerugian Kepada Buruh yang Mendapat Kecelakaan Berhubung Dengan Hubungan Kerja
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1947. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Undang-Undang ini dibentuk untuk menjamin penghidupan yang layak bagi buruh yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat hubungan kerja. Kebijakan ini mengalihkan tanggung jawab risiko kecelakaan kerja dari buruh kepada majikan dengan menerapkan prinsip risque professionnel, di mana majikan bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi di perusahaan tanpa perlu pembuktian kesalahan majikan.

Perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan mencakup berbagai sektor industri, seperti perusahaan yang menggunakan mesin, bahan berbahaya, tenaga listrik, pertambangan, pengangkutan, konstruksi, kehutanan, pertanian, perkebunan, hingga perikanan. Kewajiban ini berlaku bagi perusahaan milik negara maupun swasta yang mempekerjakan minimal satu orang buruh.

Majikan wajib memberikan ganti kerugian yang meliputi biaya pengangkutan, biaya pengobatan dan perawatan, biaya penguburan, serta uang tunjangan berkala. Uang tunjangan diberikan kepada buruh yang mengalami ketidakmampuan bekerja (sementara, sebagian, atau total) atau kepada keluarga yang ditinggalkan jika buruh meninggal dunia. Besaran tunjangan dihitung berdasarkan persentase dari upah harian buruh. Selain itu, undang-undang ini mengatur kewajiban administratif bagi majikan untuk melaporkan kecelakaan, mencatat pembayaran ganti kerugian, dan menyediakan daftar kecelakaan untuk pengawasan oleh instansi terkait.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaporan kecelakaan, pencatatan, dan pemberian keterangan kepada pegawai pengawas dikenai sanksi kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp500,00. 2. Tindakan sengaja membujuk buruh untuk tidak melaporkan kecelakaan, menghalangi buruh menuntut hak, atau memberikan keterangan palsu kepada pegawai pengawas dikenai sanksi penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp800,00.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/46595/uu-no-3-tahun-1992","4a4b48b0-44a8-41f7-856a-e475af7b1563","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

LAW NUMBER 33 OF 1947
CONCERNING
PAYMENT OF COMPENSATION TO LABORERS WHO EXPERIENCE ACCIDENTS
RELATED TO THE EMPLOYMENT RELATIONSHIP.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that to guarantee a decent living for laborers, it is necessary to establish regulations regarding the payment of compensation to laborers who experience accidents related to the employment relationship;
In view of:	Article 5 paragraph (1), Article 20 paragraph (1), Article 4 of the Transitional Provisions of the Constitution and Decree of the Vice President of the Republic of Indonesia dated October 16, 1945 No. X.

With the approval of the Working Body of the Central National Committee;

Decides:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce784fb3-b18e-44d6-b3a0-64ed3d69e195","actionData","errors"]