[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce71f4cf-80f4-422a-bf9d-194dc82ee46a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang PENGARUSUTAMAAN GENDER","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020","number","10","year","2020","published_date","2020-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","PENGARUSUTAMAAN GENDER","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Keluarga - perlindungan anak
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 6/D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa perempuan dan laki-laki sebagai makhluk Tuhan\r\nYang Maha Esa dan warga negara mempunyai kewajiban\r\ndan hak yang sama sebagaimana diatur dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nb. bahwa dalam rangka percepatan pengarusutamaan gender\r\ndalam pembangunan di Kota Madiun, maka perlu\r\ndilakukan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,\r\npenganggaran, pemantauan dan evaluasi terhadap\r\nkebijakan program dan kegiatan pembangunan yang\r\nresponsif gender;\r\nc. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan\r\npengarusutamaan gender di Kota Madiun, maka perlu\r\npengaturan dalam Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang\r\nPenghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008\r\ntentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan\r\nGender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011\r\ntentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri\r\nNomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum\r\nPelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9\r\nTahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017\r\ntentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. \n Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dan acuan PUG, ruang lingkupnya meliputi:\r\na. perencanaan;\r\nb. pelaksanaan dan pemberdayaan;\r\nc. pelaporan, pemantauan, dan evaluasi;\r\nd. peran serta masyarakat;\r\ne. pembinaan;\r\nf. penghargaan; dan\r\ng. pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2020. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak dan kewajiban yang sama bagi laki-laki dan perempuan, serta perlunya percepatan PUG dalam pembangunan di Kota Madiun.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek PUG, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, peran serta masyarakat, pembinaan, penghargaan, dan pendanaan. Dalam perencanaan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD melalui analisis gender. Pelaksanaan PUG menjadi tanggung jawab Walikota melalui implementasi 7 prasyarat PUG, yang dilakukan oleh kelompok penggerak dan teknis yang terdiri atas PD dan unit kerja. Untuk mempercepat pelembagaan PUG, Walikota membentuk Pokja PUG yang bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan menyusun program kerja PUG, serta mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Setiap Pimpinan PD harus berkomitmen melaksanakan PUG, dan dibentuk Focal Point PUG di setiap PD untuk mendukung pelaksanaan Pokja PUG.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan laki-laki, peningkatan kualitas hidup, dan peran perempuan dalam pembangunan. Masyarakat dapat berperan serta dalam berbagai kegiatan pembangunan responsif gender, dan Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah melaksanakan PUG. Pendanaan pelaksanaan kegiatan PUG dapat bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
THE PROVINCE OF EAST JAVA

COPY

REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 10 OF 2020
TENTANG
GENDER MAINSTREAMING

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that women and men as creatures of God Almighty and citizens shall have the same obligations and rights as stipulated in the 1945 Constitution of THE REPUBLIC OF INDONESIA;
that in order to accelerate gender mainstreaming in development in the City of Madiun, it is necessary to plan, prepare, implement, budget, monitor and evaluate gender-responsive development policies, programs and activities;
that in order to optimize the implementation of gender mainstreaming in the City of Madiun, it is necessary to regulate it in a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce71f4cf-80f4-422a-bf9d-194dc82ee46a","actionData","errors"]