[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce58adfd-c0f5-4fa3-b789-4ebd7ac392a9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e45b1363-11cb-4a11-b70b-f69c41a05334","Pemberantasan Narkotika","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batang","place_of_enactment","Batang","theme","Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberantasan-narkotika
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan/atau Peredaran Gelap Narkotika;\r\nb. bahwa Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika telah menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sangat membahayakan kehidupan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan Pencegahan dan Penanggulangan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988. \n Peraturan ini mengatur tentang upaya Pemerintah Daerah untuk berperan serta secara aktif dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika di Daerah. Hal - hal yang diatur terkait : Asas, Kewenangan, pelaksanaan fasilitasi, deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan, penanganan, rencana aksi daerah, kelembagaan, partisipasi masyarakat, pendampingan, rehabilitasi, sosialisasi, kerjasama, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, penghargaan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021. \n 21 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kabupaten Batang. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika yang semakin meningkat dan membahayakan. Tujuannya adalah membebaskan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika, menghilangkan faktor penyebabnya, melindungi masyarakat dari risiko narkotika, membangun partisipasi masyarakat, dan memberikan kepastian hukum dalam rehabilitasi.

Ketentuan substansial meliputi tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman fasilitasi, termasuk memiliki data kerawanan narkotika, merencanakan program, membangun sistem informasi, berkoordinasi lintas lembaga, mengambil tindakan sesuai peraturan, memenuhi hak korban, dan melindungi kepentingan masyarakat. Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan fasilitasi, memperkuat kelembagaan, mengoordinasi program, memonitor dan mengevaluasi, memberikan bantuan teknis, dan menyediakan data fasilitasi.

Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait. Pelaksanaan fasilitasi meliputi deteksi dini, antisipasi dini, pencegahan, pemberantasan, dan penanganan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan melaporkan penyalahgunaan narkotika dan memberikan dukungan kepada korban. Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan dan rehabilitasi kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

","transitional_provisions","sanctions","1. Satuan Pendidikan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dan pemilik kegiatan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d, huruf e, Pasal 14 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif.\n2. Pusat kesehatan Masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis milik Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF BATANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2021
ON
FACILITATION OF PREVENTION AND ERADICATION OF ABUSE
AND ILLICIT TRAFFICKING OF NARCOTICS AND NARCOTIC PRECURSORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the Regional Government is responsible for protecting the community and improving the quality of life of the community through facilitating the Prevention and Mitigation of Abuse and/or Illicit Trafficking of Narcotics;
that the abuse and illicit trafficking of narcotics has shown a tendency to continue to increase, which is very dangerous to the life of the Community, so it is necessary to carry out Prevention and Mitigation in a systematic, structured, effective and efficient manner;
that in order to implement the provisions of Article 3 of the Regulation of the Minister of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce58adfd-c0f5-4fa3-b789-4ebd7ac392a9","actionData","errors"]