[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce55936a-dc03-452b-8e89-72b27e87ec51","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 8 Tahun 2012","number","8","year","2012","published_date","2012-11-24","effective_date","2012-11-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bantaeng","place_of_enactment","Bantaeng","theme","Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk hukum
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2012/NO.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng
ABSTRAK:	\n \n Program Legislasi Daerah sebagai bagian dari Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Produk Hukum Daerah yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; pembentukan Produk Hukum Daerah dalam suatu Program Legislasi Daerah harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku dan standar, sehingga perlu penyeragaman prosedur penyusunan secara terencana, terpadu dan terkoordinasi untuk dijadikan acuan dan pedoman bagi Kelembagaan Lingkup Pemerintahan Daerah dalam pembentukan peraturan perundangundangan yang dibutuhkan dalam penyelengggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 A Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 \| 2 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan \r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 dan terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata-Tertib DPRD \r\n10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN BANTAENG\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2012. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan produk hukum daerah di Kabupaten Bantaeng. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang terencana, terpadu, dan sistematis, serta untuk menyeragamkan prosedur penyusunan produk hukum daerah. Tujuannya adalah menciptakan produk hukum daerah yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban umum dan menjamin perlindungan hak dan kewajiban masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Asas pembentukan produk hukum daerah yang baik, seperti kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian hierarki, dan keterbukaan.
Tujuan pembentukan produk hukum daerah, yaitu menciptakan keseragaman prosedur dan mewujudkan produk hukum yang berkualitas.
Materi muatan produk hukum daerah yang mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan.
Jenis produk hukum daerah, yaitu Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Keputusan Kepala Daerah.
Proses perencanaan penyusunan Prolegda yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD.
Tahapan penyusunan Perda, Perkada, dan PB KDH, termasuk persiapan, pembahasan, dan pengesahan.
Evaluasi dan klarifikasi Perda untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Penyebarluasan produk hukum daerah kepada masyarakat.
Partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah.
Pembiayaan pembentukan produk hukum daerah yang dibebankan pada APBD.

Peraturan ini mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembentukan produk hukum daerah, serta hak dan kewajiban masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Peraturan ini juga mengatur persyaratan khusus terkait dengan penyusunan naskah akademik dan harmonisasi rancangan peraturan daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BANTAENG REGENCY
YEAR 2012 NUMBER 12

REGIONAL REGULATION OF BANTAENG REGENCY
NUMBER 8 OF 2012
on
FORMATION OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS
BANTAENG REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANTAENG

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the Regional Legislation Program as part of the National
Legislation Program is an instrument for planning the program
for the formation of Regional Legal Products which is prepared in a planned,
integrated and systematic manner as regulated in Law
Number 12 of 2011;
that the formation of Regional Legal Products in a Program
Regional Legislation must be implemented in a way and method that
certain, standard and standard, so it is necessary to standardize the procedure
preparation in a planned, integrated and coordinated manner to
be used as a reference and guideline for Institutional Scope
Regional Government in the formation of laws and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce55936a-dc03-452b-8e89-72b27e87ec51","actionData","errors"]