[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce4f57ed-4da8-42da-be90-c0b7b0d208b1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV dan Aids","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabanan No. 9 Tahun 2011","number","9","year","2011","published_date","2011-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabanan","place_of_enactment","Tabanan","theme","Penanggulangan HIV dan Aids","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANGGULANGAN-HIV-DAN-AIDS
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan HIV dan Aids
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang proses penularannya sangat sulit dipantau, sehingga dapat mengancam derajat kesehatan masyarakat dan kelangsungan peradaban manusia;\r\nb. bahwa penularan HIV semakin meluas, tanpa mengenal status sosial dan batas usia, dengan peningkatan yang sangat signifikan, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2006 \n 1. KETENTUAN UMUM; 2. KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS; 3. KOMISI PENANGGULANGAN AIDS; 4. PERAN SERTA MASYARAKAT; 5. PEMBIAYAAN; 6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; 7. SANKSI ADMINISTRASI; 8. KETENTUAN PENYIDIKAN; 9. KETENTUAN PIDANA; 10.KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2011. \n 17 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS bertujuan untuk mencegah dan mengurangi penularan HIV serta meningkatkan kualitas hidup ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS). Latar belakangnya adalah bahwa HIV merupakan virus perusak sistem kekebalan tubuh yang penularannya sulit dipantau dan mengancam kesehatan masyarakat.

Kegiatan penanggulangan HIV dan AIDS meliputi promosi, pencegahan, konseling dan tes sukarela rahasia (VCT), pengobatan, serta perawatan dan dukungan. Promosi dilakukan secara komprehensif oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. Pencegahan meliputi upaya perlindungan pasangan seksual bagi yang terinfeksi, larangan donor darah/organ, penggunaan kondom bagi yang berisiko, pemeriksaan pekerja di tempat berisiko, dan penggunaan jarum steril.

Pemerintah Daerah menyediakan sarana prasarana seperti skrining HIV, layanan pencegahan bagi pengguna narkoba suntik dan ibu hamil positif HIV, layanan VCT, surveilans IMS/HIV, dan sistem pencatatan kasus. Tes HIV dilakukan secara sukarela dengan konseling, kecuali untuk surveilans dan skrining yang dilakukan secara anonim. Informasi status HIV wajib dirahasiakan, kecuali dalam kondisi tertentu dapat dibuka kepada pasangan seksual ODHA.

Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. ODHA wajib berobat secara periodik. Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengobatan seperti obat antiretroviral dan obat infeksi oportunistik. Perawatan dan dukungan dilakukan secara medis, psikologis, sosial, dan ekonomis. Bupati berwenang dalam penanggulangan HIV dan AIDS, dibantu oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, dan sektor usaha. Masyarakat berperan serta dalam pencegahan dan tidak melakukan diskriminasi. Pembiayaan bersumber dari APBD dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 15 dapat dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TABANAN REGENCY
NUMBER 9 OF 2011
ABOUT
HIV AND AIDS MITIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TABANAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that HIV is a virus that damages the immune system, the transmission process of which is very difficult to monitor, so that it can threaten the degree of public health and the continuity of human civilization;
that HIV transmission is increasingly widespread, regardless of social status and age limits, with a very significant increase, thus requiring mitigation in an institutionalized, systematic, comprehensive, participatory, and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning HIV and AIDS Mitigation;

In view of:

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce4f57ed-4da8-42da-be90-c0b7b0d208b1","actionData","errors"]