[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce322113-6379-413a-8476-f13c313764f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009 tentang Izin Lokasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2009","number","12","year","2009","published_date","2009-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Izin Lokasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

izin-lokasi
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2009/No.12
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Lokasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka untuk pemanfaatan tanah bagi kepentingan\r\npenanaman modal perlu dilakukan perencanaan, pengawasan\r\ndan pengendalian agar sasuai dengan rencana tata ruang wilayah\r\nKabapaten Karanganyar;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17\r\nTahun 1998 tentang Retribusi lzin Peruntukan Penggunaan\r\nTanah sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu ditinjau\r\nkembali;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan tersehut huruf a dan huruf b,\r\nperlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar\r\ntentang lzin Lokasi. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 23 Tahun· 1997; Undang~Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nornot 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar\r\nNomor 2 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6\r\nTahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008. \n Peraturan ini mengatur izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh\r\ntanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal , yang berlaku pula\r\nsebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna\r\nkeperluan usaha penanaman modal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009. \n Mencabut :\r\na. Peraturan Oaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang\r\nRetribusi izin Peruntukan Penggunaan Tanah;\r\nb. Peraturan Daerah Kabupaten Karangaryar Nomor 16 Tahun 2001 tentang\r\nRetribusi Perubahan Status.Tanah Pertanian ke Non Pertanian. \n 12 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2001 tentang Retribusi Perubahan Status Tanah Pertanian ke Non Pertanian.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Izin Lokasi di Kabupaten Karanganyar. Latar belakangnya adalah perlunya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian pemanfaatan tanah untuk penanaman modal agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efektivitas pengelolaan izin lokasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan atau membebaskan tanah untuk penanaman modal untuk mendapatkan izin lokasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Izin ini berlaku sebagai izin pemindahan hak dan penggunaan tanah untuk keperluan usaha penanaman modal. Peraturan ini juga mengatur pengecualian terhadap kewajiban izin lokasi, seperti untuk usaha dengan luas lahan kurang dari 200 meter persegi atau untuk usaha industri dalam kawasan industri yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur jangka waktu berlakunya izin lokasi, hak dan kewajiban pemegang izin, termasuk kewajiban menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk perumahan dengan luas tertentu, serta kewajiban membiayai atau membangun rumah sangat sederhana untuk perumahan dengan luas lahan tertentu. Selain itu, diatur pula mengenai retribusi izin lokasi, termasuk nama retribusi, objek retribusi, wajib retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, saat retribusi terutang, tata cara pemungutan dan pembayaran, serta sanksi administrasi.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) yang telah dikeluarkan pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan masih tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain ancaman pidana, pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan penataan ruang yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF KARANGANYAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 12 YEAR 2009
ABOUT
LOCATION PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGANYAR,

Considering:

that in order to utilize land for the purpose of investment, it is necessary to carry out planning, supervision and control so that it is in accordance with the spatial plan of the Karanganyar Regency;
that the Regional Regulation of Karanganyar Regency Number 17 of 1998 concerning Retribution for Land Use Allocation Permits is no longer appropriate, therefore it needs to be reviewed;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation of Karanganyar Regency concerning Location Permits;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Government of Central Java Province;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce322113-6379-413a-8476-f13c313764f3","actionData","errors"]