[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce27d99f-e886-4d00-b8b5-906db798661d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karang Asem Nomor 4 Tahun 2011 tentang PAJAK SARANG BURUNG WALET","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karang Asem No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-02-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karang Asem","place_of_enactment","Amlapura","theme","PAJAK SARANG BURUNG WALET","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PAJAK-SARANG-BURUNG-WALET
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber\r\npendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan\r\npemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,\r\nsehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan\r\ndan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan\r\nmemperhatikan potensi daerah; \r\nb. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\ntentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan\r\npembaharuan sistem Pajak Daerah dan Pajak Sarang Burung Walet\r\nmenjadi kewenangan Kabupaten/ Kota, maka untuk pemungutannya\r\nperlu diatur dengan Peraturan Daerah; \r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf\r\na dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak\r\nSarang Burung Walet; \n Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 1983\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 \r\nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 1997\r\nUndang-Undang Nomor 41 Tahun 1999\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2002\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 3 Tahun 1988\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2006\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2008\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK\r\nBAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK\r\nPasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan/Pengelolaan/Pengusahaan Sarang Burung Walet/Sriti di Kabupaten Karangasem (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Karangasem. Latar belakangnya adalah bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan ini diperlukan karena adanya perubahan sistem Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Objek pajak adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet, kecuali yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet, yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum dengan volume sarang burung walet. Jika harga pasaran umum tidak diketahui, digunakan nilai pasar (harga rata-rata).
Tarif pajak ditetapkan sebesar 10%.
Wilayah pemungutan pajak adalah di wilayah daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak.
Pemungutan pajak dilarang diborongkan.
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KARANGASEM REGENCY
NUMBER 4 OF 2011
CONCERNING
SWALLOW'S NEST TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KARANGASEM,

\n\n \n \n

Considering:

that Swallow's Nest Tax is an important source of local revenue to finance the implementation of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, there are changes and reforms to the Regional Tax system and Swallow's Nest Tax becomes the authority of the Regency/City, so its collection needs to be regulated by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce27d99f-e886-4d00-b8b5-906db798661d","actionData","errors"]