[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce27545e-3984-4709-a313-cea4f918e264","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2005 tentang JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2005","number","6","year","2005","published_date","2005-04-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sinjai","place_of_enactment","Sinjai","theme","JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pajak dan retribusi daerah
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2005/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG JASA PELAYANAN KETATATUSAHAAN
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa dengan disahkannya Undang-undang Nomor\r\n34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah\r\ndan Retribusi Daerah yang ditindak lanjuti dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang\r\nRetribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam\r\nPasal 6, maka perlu diatur pemberian pelayanan\r\nketatausahaan;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan umum\r\ndibidang ketatausahaan kepada masyarakat\r\nterutama dalam penerbitan surat-surat resmi, aktaakta resmi, dokumen dan surat-surat lainnya yang\r\nmemerlukan penandatanganan atau pengesahan\r\nagar mempunyai kekuatan hukum sama dengan\r\naslinya, maka dipungut biaya atas jasa pelayanan\r\ntersebut; \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang\r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang\r\nPajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan\r\nUndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 ( Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4048);\r\n4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 53, Tambaan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4389);\r\n5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambaan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);\r\n6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang\r\nPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat\r\ndan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4438);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang\r\nPelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara\r\nPidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3258);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang\r\nPedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14,\r\nTambahan Lembarah Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4262);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000\r\ntentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);\r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\n11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1988 tentang\r\nPenyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan\r\nPemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sinjai\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun\r\n1988 Seri D Nomor 5);\r\n12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2001 tentang\r\nOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah\r\nKabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nSinjai Tahun 2001 Nomor 10).\r\n \n (1) Obyek Retribusi meliputi :\r\na. Surat - surat tertentu/resmi.\r\nb. Rekomendas.\r\nc. Dokumen-dokumen penting lainnya.\r\nd. Pengesahan Akta-akta dan Surat-surat.\r\n\r\n(2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah:\r\na. Pelayanan ketatausahaan untuk tujuan amal dan kepentingan\r\nsosial; dan\r\nb. Pelayanan ketatausahaan yang diselenggarakan oleh pihak\r\nswasta. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2005. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua peraturan yang mengatur mengenai pelayanan ketatausahaan beserta keputusan pelaksanaannya.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jasa Pelayanan Ketatausahaan di Kabupaten Sinjai. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan umum di bidang ketatausahaan kepada masyarakat, terutama dalam penerbitan surat-surat resmi, akta-akta resmi, dokumen, dan surat-surat lainnya yang memerlukan penandatanganan atau pengesahan agar mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan aslinya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memungut biaya atas jasa pelayanan tersebut.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- Nama, obyek, dan subyek retribusi jasa pelayanan ketatausahaan.\n- Penggolongan retribusi jasa pelayanan ketatausahaan sebagai retribusi jasa umum.\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis pelayanan atau manfaat yang diperoleh.\n- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi untuk menutupi biaya penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.\n- Struktur dan besarnya tarif retribusi yang digolongkan berdasarkan jenis pelayanan ketatausahaan, termasuk tarif untuk surat-surat tertentu, rekomendasi, dokumen penting lainnya, dan pengesahan akta-akta dan surat-surat.\n- Tata cara pembayaran retribusi yang harus dilunasi sekaligus di muka.\n- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SINJAI REGENCY
NUMBER 6 OF 2005
CONCERNING
ADMINISTRATIVE SERVICES FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SINJAI,

\n\n \n \n

Considering:

That with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which is followed up by Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution as referred to in Article 6, it is necessary to regulate the provision of administrative services;
that in order to improve public services in the field of administration to the public, especially in the issuance of official letters, official deeds, documents and other letters that require signature or ratification in order to have the same legal force as the original, a fee is charged for these services;
that with the considerations as referred to in letter b, it is necessary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce27545e-3984-4709-a313-cea4f918e264","actionData","errors"]