[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce1bcad1-7b52-4857-ae6f-bf95d4c06cbb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 35 Tahun 2017","number","35","year","2017","published_date","2017-12-28","effective_date","2018-01-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 35, BN.2018/No.74,peraturan.go.id: 9 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Cara Penyesuaian/Inpassing, Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Penetapan Kebutuhan Dalam Rangka Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penyesuaian/inpassing Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang pengangkatan PNS melalui Penyesuaian/Inpassing.

Ketentuan substansial meliputi syarat pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui penyesuaian/inpassing, yang mencakup status PNS, batasan usia, integritas dan moralitas, kesehatan jasmani dan rohani, pendidikan minimal Diploma III, pengalaman di bidang pemeriksaan keimigrasian minimal 2 tahun, prestasi kerja baik dalam 2 tahun terakhir, tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin, dan memperhatikan formasi kebutuhan jabatan dan organisasi.

Peraturan ini juga mengatur tata cara pengangkatan, termasuk pengajuan permohonan oleh atasan langsung kepada Menteri, verifikasi oleh tim seleksi administrasi, uji kompetensi, dan penetapan oleh Menteri. PNS yang lulus uji kompetensi akan diberikan sertifikat dan diusulkan untuk diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian setelah mendapat persetujuan teknis dari Instansi Pembina.

","transitional_provisions","1. Penetapan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian melalui Penyesuaian / Inpassing berakhir tanggal 31 Desember 2018.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS. Inpassing. Functional Position
of Immigration Inspector.

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 35 OF 2017

CONCERNING

PROCEDURES FOR ADJUSTMENT/INPASSING, COMPETENCY TEST IMPLEMENTATION
AND DETERMINATION OF NEEDS IN THE FRAMEWORK OF ADJUSTMENT/INPASSING
FUNCTIONAL POSITION OF IMMIGRATION INSPECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce1bcad1-7b52-4857-ae6f-bf95d4c06cbb","actionData","errors"]