[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce14d76a-d707-43c8-9235-aaaecd3897ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Timur No. 4 Tahun 2013","number","4","year","2013","published_date","2013-06-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur","place_of_enactment","Samarinda","theme","Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyidik-pejabat
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembar Daerah Provinsi Kalimantan Tahun 2013 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
ABSTRAK:	\n \n Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat penyidik sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; Dalam rangka melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pedoman kepada Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan hukum mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sehingga perlu diganti; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.43 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2004; PP No.27 Tahun 1983; PP No.53 Tahun 2010. \n Pejabat PPNS Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Sekretariat Pejabat Penyidik PPNS Daerah bertempat di Satuan Polisi Pamong Praja. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan yang diubah: UU No.32 Tahun 2004. \n 28 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Pejabat PPNS Daerah) di Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakangnya adalah untuk memberdayakan Pejabat PPNS dalam penegakan hukum, seiring dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Pejabat PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Kedudukan, tugas, dan wewenang Pejabat PPNS Daerah, yang berkedudukan di bawah Kepala Daerah melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Tugasnya adalah melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah, dengan wewenang menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa identitas tersangka, melakukan penyitaan, memanggil saksi, dan tindakan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.\n2. Hak dan kewajiban Pejabat PPNS Daerah, termasuk pemberian insentif dan kewajiban melakukan penyidikan, menyerahkan hasil penyidikan, membuat berita acara, dan membuat laporan pelaksanaan tugas.\n3. Persyaratan dan pengangkatan Pejabat PPNS Daerah, yang diusulkan oleh Gubernur kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Kementerian Dalam Negeri.\n4. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Pejabat PPNS Daerah.\n5. Mutasi dan pemberhentian Pejabat PPNS Daerah.\n6. Kartu Tanda Pengenal Pejabat PPNS Daerah.\n7. Pelaksanaan operasional Pejabat PPNS Daerah yang dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.\n8. Kode Etik Pejabat PPNS Daerah.\n9. Tata Kerja Pejabat PPNS Daerah.\n10. Penegakan Kode Etik Pejabat PPNS Daerah.\n11. Pengaduan terhadap pelanggaran oleh Pejabat PPNS Daerah.\n12. Penyidikan oleh Pejabat PPNS Daerah.\n13. Pembinaan dan Pengawasan Pejabat PPNS Daerah.\n14. Pakaian dan Atribut Pejabat PPNS Daerah.\n15. Pembiayaan pelaksanaan tugas Pejabat PPNS Daerah.","transitional_provisions","1. Pejabat PPNS Daerah yang telah diangkat sebelum peraturan daerah ini berlaku tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya selesai.\n2. Pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses pengangkatan menjadi Pejabat PPNS Daerah tetapi belum selesai, proses pengangkatan tersebut diselesaikan berdasarkan peraturan daerah ini.\n3. Kartu tanda pengenal yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini berlaku, dalam waktu 6 (enam) bulan wajib diganti berdasarkan peraturan daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF EAST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 4 YEAR 2013
CONCERNING
REGIONAL CIVIL SERVANT INVESTIGATOR OFFICIALS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF EAST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the investigation of violations of the provisions of Regional Regulations is carried out by investigating officials in accordance with the provisions of laws and regulations;
that in order to carry out investigations into violations of Regional Regulations, the Regional Government needs to provide guidelines to Regional Civil Servant Investigator Officials;
that East Kalimantan Province Regional Regulation Number 15 of 2004 concerning Civil Servant Investigators within the Regional Government still has shortcomings and does not accommodate legal developments regarding Regional Civil Servant Investigator Officials, so it needs to be replaced;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce14d76a-d707-43c8-9235-aaaecd3897ea","actionData","errors"]