[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ce02e9e9-216f-4918-850d-3f54b4967011","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Denpasar No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-06-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Denpasar","place_of_enactment","Denpasar","theme","PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-PERDESAAN-DAN-PERKOTAAN
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;\r\nb. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mengamanatkan pengaturan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; \n 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992;\r\n2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;\r\n3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; \n 1. KETENTUAN UMUM;\r\n2. NAMA, DAN OBYEK PAJAK;\r\n3. DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK;\r\n4. WILAYAH PEMUNGUTAN;\r\n5. MASA PAJAK;\r\n6. PENETAPAN PAJAK;\r\n7. TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN;\r\n8. PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI;\r\n9. KEDALUWARSA;\r\n10. SANKSI ADMINISTRASI;\r\n11. KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\n12. KETENTUAN PIDANA;\r\n13. KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n - \n - \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain. Dengan demikian, (-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Latar belakangnya adalah amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengharuskan pengaturan PBB-P2 melalui Peraturan Daerah.

Peraturan ini mengatur mengenai:

Objek dan Subjek Pajak: PBB-P2 dikenakan atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan di sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Subjek pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau bangunan.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan PBB-P2 adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan setiap 3 tahun sekali, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun. Tarif pajak ditetapkan 0,1% untuk NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp. 1.000.000.000,00.
Wilayah Pemungutan dan Masa Pajak: PBB-P2 dipungut di wilayah Kota Denpasar. Masa pajak adalah 1 tahun kalender, dan saat yang menentukan pajak terutang adalah 1 Januari.
Penetapan Pajak: Pendataan dilakukan melalui Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang harus diisi dan disampaikan kepada Walikota. Berdasarkan SPOP, Walikota menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam kondisi tertentu.
Tata Cara Pembayaran dan Penagihan: Pembayaran dilakukan melalui Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Pajak terutang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Penagihan dapat dilakukan dengan Surat Paksa jika pajak tidak dibayar tepat waktu.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi: Walikota dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan pajak, serta penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dalam kondisi tertentu.
Kedaluwarsa: Hak penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana perpajakan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. SPPT atau SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih melalui STPD.\n2. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DENPASAR
REGIONAL REGULATION OF DENPASAR CITY
NUMBER 4 OF 2012
CONCERNING
LAND AND BUILDING TAX RURAL AND URBAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DENPASAR,

\n\n \n \n

Considering:

that the Land and Building Tax Rural and Urban is an important source of local revenue to finance the implementation of regional government and improve services to the community, so it needs to be regulated based on the principles of democracy, equality and justice, community participation, and accountability by considering the potential of the region;
that Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution mandates the regulation of Land and Building Tax Rural and Urban with Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to establish a Regional Regulation of Denpasar City Concerning Land and Building Tax Rural

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ce02e9e9-216f-4918-850d-3f54b4967011","actionData","errors"]