[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdfe056c-ee91-48be-95a3-49f4a943e984","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 2 Tahun 2010","number","2","year","2010","published_date","2010-04-27","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bali","place_of_enactment","Bali","theme","PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TENTANG-PERSEROAN-TERBATAS-PENJAMINAN-KREDIT-DAERAH-PROVINSI-BALI
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2010/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI BALI
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa peranan usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi\r\ndalam mendukung perekonomian Provinsi Bali sangat\r\nsignifikan, disisi \r\nlain eksistensi Usaha Mikro, Kecil, \r\nMenengah dan Koperasi menghadapi kendala dari segi\r\npermodalan, disamping kendala-kendala pemasaran,\r\nmanajemen/sumber daya manusia dan teknologi;\r\nb. bahwa untuk memperoleh dan mendapatkan akses\r\npermodalan melalui sumber-sumber pembiayaan, baik dari\r\nlembaga keuangan bank, maupun non bank, Usaha Mikro,\r\nKecil, Menengah dan Koperasi diperlukan jaminan sebagai\r\nsalah satu persyaratan memperoleh akses permodalan;\r\nc. bahwa pembentukan Lembaga Penjaminan Kredit Daerah\r\nProvinsi Bali sudah sesuai dengan studi kelayakan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan\r\nKredit Daerah Provinsi Bali;\r\n \n Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958\r\nUndang-Undang Nomor 7 Tahun 1992\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 \r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004\r\nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 \r\n Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\n Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008\r\nPeraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 \r\n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998\r\n Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006\r\n Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.010/2008\r\n \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PEMBENTUKAN\r\nBAB III TEMPAT KEDUDUKAN\r\nPasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah Bali. Pembentukan PT. JAMKRIDA BALI MANDARA diharapkan dapat membantu UMKMK memperoleh akses permodalan melalui lembaga keuangan bank dan non-bank.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali (PT. JAMKRIDA BALI MANDARA).
Kegiatan usaha penjaminan kredit yang dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit, dimana Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya.
Penjamin dapat melakukan usaha lain seperti penjaminan kredit tunai di luar Lembaga Keuangan, penjaminan kredit/pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha Milik Negara, penjaminan kredit non tunai di luar lembaga keuangan, penjaminan atas surat utang yang diterbitkan oleh UMKMK, jasa konsultasi manajemen, penyediaan informasi/data base terjamin, dan kegiatan usaha lainnya yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan.
Pengelolaan Perseroan dilaksanakan secara manajemen modern dengan pengendalian pimpinan yang kompeten profesional dan berintegritas, terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.
Modal dasar Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyard rupiah).
Penjamin menerima Imbal Jasa Penjamin (IJP) yang besarnya ditetapkan dengan pertimbangan jenis kredit atau pembiayaan, hasil analisis resiko kredit atau pembiayaan, coverage penjaminan kredit atau pembiayaan, dan jangka waktu penjaminan kredit atau pembiayaan.
Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin dapat dilakukan apabila terjamin gagal memenuhi kewajibannya, dan sejak klaim dibayar oleh penjamin hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih penjamin.

","transitional_provisions","sanctions","1. Jika penjamin melanggar ketentuan memberikan pinjaman, menerima pinjaman atau melakukan penyertaan langsung, Penjamin akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan.","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perda Prov. Bali No. 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali Menjadi PT. Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda)Mencabut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/323468/perda-prov-bali-no-1-tahun-2025","7391a6fa-45df-489d-9ece-b7d5707dfc9f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BALI PROVINCE
NUMBER 2 OF 2010
CONCERNING
REGIONAL CREDIT GUARANTEE LIMITED LIABILITY COMPANY OF BALI PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BALI,

\n\n \n \n

Considering:

that the role of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives in supporting the economy of Bali Province is very significant, on the other hand the existence of Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives faces obstacles in terms of capital, besides marketing, management/human resources and technology constraints;
that in order to obtain and gain access to capital through financing sources, both from bank and non-bank financial institutions, Micro, Small, Medium Enterprises and Cooperatives require guarantees as one of the requirements for obtaining access to capital;
that the establishment of the Regional Credit Guarantee Institution of Bali Province is in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdfe056c-ee91-48be-95a3-49f4a943e984","actionData","errors"]