[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdfdacf3-a053-45c1-9766-eb1f199eba8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Kawasan Industri","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-05-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Pemberdayaan Usaha Mikro pada Kawasan Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 6
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemberdayaan Usaha Mikro pada Kawasan Industri
ABSTRAK:	\n \n a. Bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah pada Kawasan Industri di Kabupaten Kolaka sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dalam peran dan kedudukan yang strategis guna menopang ketahanan ekonomi masyarakat sebagai wahana penciptaan lapangan kerja;\r\nb. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia usaha mikro, kecil, dan menengah pada kawasan industri perlu disertai dengan peningkatan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, bisnis, permodalan, perlindungan teknologi, dan kemampuan berkompetisi;\r\nc. Bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri, maka diperlukan pengaturan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri;\r\nd. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada kawasan industri. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-daerah Tingkat II di\r\nSulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1822;\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang\r\nCipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n41, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6856).\r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1\r\nTahun 2023 tentang Rencana Pembangunan\r\nIndustri Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kolaka Tahun 2023 Nomor 1,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka\r\nNomor 2); \n Peraturan ini mengatur mengenai pemberdayaan usaha mikro, kriteria usaha mikro, bentuk pemberdayaan, pendekatan, penciptaan iklim dan perlindungan usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, kemitraan dan jejaring usaha, hak kewajiban dan larangan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan dan ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Mei 2024. \n 20 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro pada Kawasan Industri bertujuan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pemberdayaan usaha mikro di kawasan industri. Latar belakangnya adalah pentingnya peran usaha mikro dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, serta perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia usaha mikro dalam berbagai aspek seperti manajemen, bisnis, permodalan, dan teknologi.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pemberdayaan usaha mikro, termasuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Pemerintah Daerah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan masyarakat berperan dalam pelaksanaan pemberdayaan. Bentuk pemberdayaan meliputi fasilitasi permodalan, dukungan kemudahan memperoleh bahan baku, pendidikan dan pelatihan, pelibatan dalam pameran perdagangan, pelibatan dalam proses pengadaan barang dan jasa, serta fasilitasi HAKI.

\n\n

Kriteria usaha mikro yang diatur dalam peraturan ini adalah usaha dengan kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00. Peraturan ini juga mengatur pendekatan pemberdayaan melalui kelompok, sentra, dan klaster, serta penciptaan iklim usaha yang mendukung melalui aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Perlindungan usaha juga diatur untuk mencegah praktik monopoli dan persaingan tidak sehat.

\n\n

Selain itu, peraturan ini mengatur pengembangan usaha melalui fasilitasi bahan baku, teknologi produksi, pengembangan desain produk dan kemasan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Pembiayaan dan penjaminan bagi usaha mikro juga diatur, termasuk penyediaan pembiayaan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara/daerah, dan usaha besar nasional dan asing. Kemitraan dan jejaring usaha juga diatur untuk meningkatkan kerjasama dan posisi tawar usaha mikro.

","transitional_provisions","sanctions","1. Selain dikenakan sanksi administratif, pelanggaran terhadap Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, dan/atau Pasal 17 dapat dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOLAKA
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 6 OF 2024
on
EMPOWERMENT OF MICRO ENTERPRISES IN INDUSTRIAL AREAS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

That micro, small and medium enterprises in the Industrial Area in the Kolaka district as business actors have an important meaning in the role, and a strategic position to support the economic resilience of the community as a vehicle for creating jobs;
That in order to improve the welfare of the people, the human resources of micro, small and medium enterprises in industrial areas need to be accompanied by adequate capacity building in the fields of management, business, capital, technology protection and the ability to compete;
That in order to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in Micro, Small,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdfdacf3-a053-45c1-9766-eb1f199eba8c","actionData","errors"]