[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdf47a3d-e291-40f6-b05a-736a3d2c6567","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang","short_title","Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 1959","number","27","year","1959","published_date","1959-06-26","effective_date","1959-07-04","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penetapan- Undang-Undang- Darurat- No. 3- Tahun- 1953- Tentang- Perpanjangan- Pembentukan- Daerah- Tingkat II- di Kalimantan- Lembaran-Negara- Tahun- 1953- No. 9- Sebagai -Undang-Undang
1959
Undang-undang (UU) NO. 27, LN. 1959 No. 72, TLN NO. 1820, LL SETNEG : 37 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang \r\n
ABSTRAK:	\n \n a.bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat (1) Undang-undangDasar Sementara Republik Indonesia, dan Undang-undang No. 22tahun 1948 telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 3 tahun1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) untuk membentukdaerah-daerah tingkat II diseluruh Kalimantan;b.bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1948 dalam pada itu telahdiganti dengan Undang-undang tentang Pokok-pokok PemerintahanDaerah baru yang berlaku untuk seluruh wilayah Negara;c.bahwauntukmenambahkeserasiandalammenjalankanpemerintahan daerah, dipandang perlu untuk menambah jumlahDaerah tingkat II di Kalimantan, dengan jalan membagi beberapaDaerah tingkat II lama masing-masing menjadi beberapa Daerahtingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru;d.bahwa peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undangDarurat No. 3 tahun 1953 tersebut dengan perubahan dan tambahanberdasarkan pertimbangan ad b dan c di atas perlu ditetapkan sebagaiUndang-undang \n 1.Pasal-pasal 89, 97, 131, 132dan 142 Undang-undang DasarSementara Republik Indonesia;2.Undang-...\r\nPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-2-2.Undang-undangNo.1tahun1957tentangPokok-pokokPemerintahan Daerah (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) sebagai-mana sejak itu telah diubah;3.Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957No. 101). \n Peraturan-peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat No.3 tahun 1953 tentang pembentukan Daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negaratahun1953No.9) ditetapkansebagaiUndang-undang)\r\n(1)Wilayah daerah-daerah dimaksud dalam Kaputusan Menteri DalamNegeri tanggal 29 Juni 1950 No. C. 17/15/3, tanggal 16 Nopember1951 No. Pem. 20/l/47, Keputusan Gubernur Kalimantan tanggal 3Agustus 1950 No. 154/OPB/92/04 dan Keputusan Menteri DalamNegeri tanggal 8 September 1951 No. Pem. 20/6/ 10 seperti yangtersebut di bawah ini nos 1 s/d 23-kecuali nos 2, 4, 7, 10, 12, 22 dan23-setelah diadakan beberapa perubahan di mana perlu menurutketentuan dalam pasal ini juga, beserta wilayah-wilayah tersebut no2, 4, 7, 10, 12, 22 dan 23 yaitu :1.KabupatenBanjarmasin,dikurangidengankewedanaan-kewedanaan tersebut No. 2,2.Kewedanaan-kewedanaan Marabahan dan Barito-Kuala yang adapada waktu mulai berlakunya Undang-undang penetapan ini,3.Kabupaten Kandangan, dikurangi dengan kewedanaan tersebutNo. 4,4.Kewedanaan Barabai yangmeliputi kecamatan-kecamatanBarabai, Batang Alai dan Labuan Amas,5.Kabupaten Amuntai,6.Kabupaten Barito dikurangi dengan kewedanaan-kewedanaantersebut No. 7,7.Kewedanaan-kewedanaanBaritoHilirdanBaritoTimursekarang.8.Kabupaten Kapuas,\r\n\r\nPRESIDENREPUBLIK INDONESIA-4-9.Kabupaten Kotawaringin, dikurangi dengan kewedanaan tersebutNo. 10,10.SwaprajaKotawaringinyangmeliputikewedanaanKota-waringin,11.Kabupaten Kotabaru, dikurangi dengan kewedanaan tersebut No.12,12.Kewedanaan Pasir yang meliputi kecamatan-kecamatan PasirUtara, Pasir Hulu, Pasir Tengah dan Pasir Selatan,13.KotaBanjarmasinyangmeliputi wilayahStadsgemeenteBanjarmasin dahulu, terdiri dari kampung-kampung Mantuil,Kelayan, Sungai Baru, Pemurus, Melayu, Seberang Mesjid,Pengembangan Sungai Jinggah, Antasan Kecil Timur, SungaiMial, Kumin Utara, Alalak Besar, Kumin Selatan, Pasar Lama,Teluk Dalam, Kertak Baru dan Telawang dari anak distrik BanjarKota dahulu,14.Swapraja Sambas yang meliputi Kabupaten Sambas,15.Swapraja-swaprajaPontianak,-terkecualiwilayahKotaPontianak tersebut No. 20 di bawah, Mampawah, Landak danKubu, yang termasuk dalam Kabupaten Pontianak,16.Swapraja-swapraja Matan, Sukadana dan Simpang, yangtermasuk dalam Kabupaten Ketapang.17.Swapraja-swapraja Sanggau, Tayan, neo-swapraja Meliau dankewedanaan Sekadau, yang termasuk dalam Kabupaten Sanggau,18.Swapraja Sintang dan neo-swapraja Pinoh, yang termasuk dalamKabupaten Sintang,19.Kabupaten Kapuas Hulu yang meliputi wilayah neo-swaprajaKapuas-Hulu. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 1959. \n - \n - \n 41 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 9) sebagai Undang-Undang. Peraturan ini mengubah: 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1948 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini bertujuan untuk menetapkan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953 sebagai Undang-Undang, dengan tujuan untuk menambah jumlah Daerah Tingkat II di Kalimantan guna meningkatkan keserasian dalam pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan dengan membagi beberapa Daerah Tingkat II lama menjadi beberapa Daerah Tingkat II baru dan membentuk Kotapraja baru.

Ketentuan Substansial: Undang-Undang ini mengatur pembentukan dan pembagian Daerah Tingkat II di Kalimantan, termasuk penetapan batas wilayah dan kedudukan pemerintahan daerah. Pembentukan ini melibatkan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur urusan rumah tangga daerah, termasuk kesehatan, pekerjaan umum, pertanian, kehewanan, perikanan darat, pendidikan, dan kebudayaan. Daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan penguburan mayat, lalu lintas jalan, dan kehutanan.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah yang mengatur urusan rumah tangga dan kewajiban Daerah tetap berlaku dan dapat diubah oleh Daerah yang bersangkutan. 2. Semua pegawai yang diangkat oleh Kabupaten/Swapraja/Kota menjadi pegawai Daerah yang bersangkutan. 3. Segala milik berupa barang bergerak dan tidak bergerak menjadi milik Daerah yang bersangkutan. 4. Pemerintah Daerah yang ada pada tanggal 18 Januari 1959 terus menyelenggarakan pemerintahan daerah. 5. Penyerahan urusan dan pegawai harus selesai dalam 3 bulan setelah penunjukan penguasa daerah.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[103,109],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","UU No. 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49994/uu-no-8-tahun-1965","5918a358-e370-4192-9880-733b90b78418",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"UU No. 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/49982/uu-no-5-tahun-1965","cb582554-762e-4dcf-b44c-a2d4e3eeb2b7","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 1959
on
ESTABLISHMENT OF EMERGENCY LAW NO. 3 OF 1953 on
THE ESTABLISHMENT OF LEVEL II REGIONS IN KALIMANTAN
(STATE GAZETTE OF 1953 NO. 9), AS A LAW

\n\n \n \n

Considering / Whereas

that the Government, based on Article 96 paragraph (1) of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 22 of 1948, has established Emergency Law No. 3 of 1953 (State Gazette of 1953 No. 9) to form Level II regions throughout Kalimantan;
that Law No. 22 of 1948 has since been replaced by a Law on the Basic Principles of Regional Government which applies to the entire territory of the State;
that in order to increase harmony in the implementation of regional government, it is deemed necessary to increase the number of Level II Regions in Kalimantan, by dividing several old Level II Regions each

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdf47a3d-e291-40f6-b05a-736a3d2c6567","actionData","errors"]