[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cde4a391-563b-46b5-9d6a-7f202d1834dc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Maluku No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-02-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Maluku","place_of_enactment","Ambon","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI MALUKU
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/4,TLD NO.4, LL SEKDA PROVINSI MALUKU: 10 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku.
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 125 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu ditata kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2009. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 20 Tayhun 1958; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 68 Tahun 2002; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERDAPROMAL No. 03 Tahun 2007 \n Peraturan Daerah ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Kepangkatan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi, Ketentuan Lain-Lain, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta Lembaga-Lembaga Ketahanan Pangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n 12 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku serta Lembaga-Lembaga Ketahanan Pangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Tujuannya adalah untuk menata kembali organisasi perangkat daerah agar lebih efektif dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.

Badan Ketahanan Pangan Provinsi Maluku memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan. Fungsi badan ini meliputi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Susunan organisasi Badan Ketahanan Pangan terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat (dengan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan), Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Kepala Bidang Distribusi Pangan, Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pegawai Negeri Sipil dapat ditempatkan dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semua satuan organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas. Kepala Badan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF MALUKU PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF MALUKU PROVINCE
NUMBER: 04 OF 2011
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE FOOD SECURITY AGENCY OF MALUKU PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF MALUKU,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of Article 125 paragraphs (1) and (2) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government and Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organizations, it is necessary to reorganize the Organization and Work Procedure of the Food Security Agency of Maluku Province as regulated in Maluku Governor Regulation Number 12 of 2009;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation of Maluku Province concerning the Organization and Work Procedure of the Food Security Agency of Maluku Province.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cde4a391-563b-46b5-9d6a-7f202d1834dc","actionData","errors"]