Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan E-Government di Kementerian Ketenagakerjaan, bertujuan untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik di bidang ketenagakerjaan. Kebijakan ini mengatur infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, nama domain, aplikasi, data dan informasi, portal web, surat elektronik, sumber daya manusia, tata kelola, dan evaluasi. Setiap unit kerja di Kementerian wajib berkoordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) dalam pengembangan aplikasi dan pengelolaan data. Hak cipta atas aplikasi yang dibangun oleh mitra kerja menjadi milik Kementerian. Data dan informasi yang dihasilkan merupakan hak milik Kementerian dan harus disimpan di Data Center Kementerian. Tata kelola E-Government dikoordinasikan oleh Barenbang, yang juga bertanggung jawab atas penyusunan cetak biru, standar manual, dan evaluasi berkala.