[{"_1":2,"_103":-5,"_104":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cddfd6a3-287a-4efd-a904-603cfc6331cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_99":100,"_101":102},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":-5,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":98},"title","Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Selama Masa Transisi","short_title","Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","91932077-9ac2-4138-be6e-264a4ebdcb86","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi","short_name","Peraturan BAN PT","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Semua ketentuan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang bertentangan dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6 Tahun 2026.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 mengenai penjaminan mutu pendidikan tinggi. Kebijakan ini mengatur mekanisme akreditasi program studi selama masa transisi, khususnya bagi program studi yang belum tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.

Substansi utama peraturan ini mencakup pengaturan mengenai peningkatan akreditasi menuju status terakreditasi unggul dan perpanjangan status tersebut. Perguruan tinggi dibebankan biaya untuk proses peningkatan dan perpanjangan akreditasi, yang besaran biayanya ditetapkan oleh pejabat berwenang di kementerian terkait. Pelaksanaan proses akreditasi untuk status terakreditasi unggul oleh BAN-PT baru dapat dilakukan setelah terpenuhinya prasyarat administratif dan teknis, yaitu penetapan biaya, kesiapan sistem informasi SAPTO 2.0, sosialisasi kepada perguruan tinggi, serta pelatihan bagi asesor.

","transitional_provisions","1. Program studi dengan status terakreditasi (Unggul, Baik Sekali, Baik, A, dan B) yang masa berlakunya berakhir sebelum 31 Mei 2026 dapat diperpanjang menggunakan instrumen Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 melalui mekanisme PEPA.\n2. Program studi yang tidak memenuhi PEPA wajib mengusulkan akreditasi melalui SAPTO 2.0.\n3. Program studi dengan masa berlaku akreditasi berakhir antara 31 Mei 2026 hingga 30 Juni 2026 wajib mengajukan akreditasi ulang melalui SAPTO 2.0.\n4. BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan sementara yang berlaku hingga 31 Desember 2026 bagi program studi yang usulannya telah diterima di SAPTO 2.0 sebelum masa berlaku berakhir.\n5. Keputusan perpanjangan sementara akan dicabut setelah keputusan hasil akreditasi definitif ditetapkan.","sanctions","(-)","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR HIGHER EDUCATION
NUMBER 6 OF 2026
CONCERNING
ACCREDITATION POLICY FOR STUDY PROGRAMS DURING THE TRANSITION PERIOD

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE ACCREDITATION COUNCIL OF THE NATIONAL ACCREDITATION BOARD FOR HIGHER EDUCATION,

Considering :

that in order to implement Regulation of the Minister of Higher Education, Science, and Technology of the Republic of Indonesia Number 39 of 2025 concerning Higher Education Quality Assurance, it is necessary to establish a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cddfd6a3-287a-4efd-a904-603cfc6331cd","actionData","errors"]