[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdcf0de3-7437-45fe-884b-b5fcf2f2edd4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Halmahera Utara Nomor 1 Tahun 2013","number","1","year","2013","published_date","2013-02-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara","place_of_enactment","Tobelo","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

apbd ta 2013
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara No. 1 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:	\n \n Memenuhi ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Halmahera Utara telah menyempurnakan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 126/KPTS/MU/2013 tentang Evaluasi Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 dan Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. Penyempurnaan sebagaimana dimaksud, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 tidak bertentangan dengan Kepentingan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013. \n UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2013. \n 4 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun Anggaran 2013. APBD terdiri dari pendapatan sebesar Rp 644.889.695.543, belanja sebesar Rp 646.189.444.005, sehingga terdapat defisit sebesar Rp (1.299.748.462). Pembiayaan terdiri dari penerimaan sebesar Rp 2.471.419.100 dan pengeluaran sebesar Rp 51.041.994.222, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp (48.570.575.122) dan sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan sebesar Rp (49.870.323.584).

Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 126.422.969.200, Dana Perimbangan sebesar Rp 490.221.021.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp 28.245.705.343. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Dana Tunjangan Profesi Guru, dan Dana Tambahan Penghasilan Guru.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 241.474.888.476 dan Belanja Langsung sebesar Rp 404.714.555.529. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan terdiri dari SILPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran terdiri dari pembayaran utang ke Pihak Ketiga dan penyertaan modal ke BPD.

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini mencakup ringkasan penjabaran APBD, penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD, penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja program dan kegiatan serta pembiayaan, rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi program dan kegiatan, rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan Keuangan Daerah, daftar jumlah Pegawai pergolongan dan perjabatan, daftar Piutang Daerah, daftar penyertaan Modal (Investasi) Daerah, daftar perkiraan penambahan dan Pengurangan asset tetap daerah, daftar Perkiraan penarnbahan dan pengurangan aset lainnya, daftar kegiatan kegiatan Tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini, daftar Dana Cadangan Daerah, daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
OF HALMAHERA UTARA REGENCY
NUMBER: 01 OF 2013
ON
THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FOR FISCAL YEAR 2013

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH HALMAHERA

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to fulfill the provisions of Article 185 paragraph (4) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 on Amendments to Law Number 32 of 2004: On Regional Government into Law, the Regional House of Representatives (DPRD) together with the Regent of Helmahera Utara have refined the Regional Regulation on the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2013 in accordance with the Regulation of the Governor of North Maluku Number: 126/KPTS/MU/2013 on the Evaluation of Regional Regulations on the Regional Revenue and Expenditure Budget for

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdcf0de3-7437-45fe-884b-b5fcf2f2edd4","actionData","errors"]