[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdbfd4db-8761-44e1-a95c-4690adf42a14","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 18 Tahun 2011","number","18","year","2011","published_date","2011-02-09","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-Pengambilan-Pemanfaatan-Air-Bawah-Tanah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD. 2011/No. 18, LL 22 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa air bawah tanah pada hakikatnya merupakan sumber \r\ndaya yang dikuasai oleh Negara untuk dimanfaatkan bagi \r\nsebesar-besarnya kepentingan rakyat;\r\nb. bahwa pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah oleh \r\nmasyarakat perlu diatur dengan memungut pajak atasnya;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud \r\ndalam huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan \r\ndalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan \n 1. Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan \r\nDaerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 1822);\r\n2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan \r\nPeraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 \r\nTahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi \r\nTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi \r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);\r\n3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- \r\nUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3209);\r\n4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi \r\nSumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 3419);\r\n5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Badan \r\nPenyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3684);\r\n6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak \r\ndengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3686);\r\n7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan \r\nKabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);\r\n8. Undang - undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);\r\n9. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\n10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah \r\nOaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana \r\ntelah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 \r\nTahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 \r\nTahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n11. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan \r\nKeuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n12. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah \r\ndan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5049);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana \r\ndan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3529);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman \r\ndan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian \r\nUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah \r\nProvinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman \r\nOrganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4741);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara \r\nPemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah \r\nDan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun \r\n2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan \r\nPemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah \r\nKabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun \r\n2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas \r\nDaerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKonawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13}, sebagaimana teJah \r\ndiubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten \r\nKonawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua \r\nAtas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang \r\nPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten \r\nKonawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan \r\nTahun 2010 Nomor 5);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun \r\n2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah \r\nKabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten \r\nKonawe Selatan Tahun 2009 Nomor 1).\r\n \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SEIATAN\r\nTENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN\r\nAIR BAWAH TANAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011. \n 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor 5)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah di Kabupaten Konawe Selatan. Latar belakang peraturan ini adalah bahwa air bawah tanah merupakan sumber daya yang dikuasai negara untuk kepentingan rakyat, dan pengambilan serta pemanfaatannya perlu diatur dengan memungut pajak.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Nama, Objek, dan Subjek Pajak: Pajak dipungut atas setiap pemanfaatan air bawah tanah untuk tujuan komersial. Pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD yang mengelola pengairan non-komersial, pengairan rakyat, keperluan rumah tangga, penelitian, serta rumah ibadah dan panti sosial dikecualikan dari objek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah untuk tujuan komersial.
Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak: Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air (NPA) yang dihitung berdasarkan jenis sumber air, lokasi, volume, kualitas, luas areal, musim pengambilan, dan tingkat kerusakan lingkungan. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari NPA.
Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak: Pajak dipungut di wilayah tempat air bawah tanah diambil. Besarnya pajak dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
Masa Pajak dan Pelaporan: Masa pajak adalah 1 bulan takwim. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak: Berdasarkan SPTPD, Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Bupati dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN dalam jangka waktu 5 tahun.
Insentif Pemungutan: Instansi pemungut diberikan insentif sebesar 5% dari rencana penerimaan.
Tata Cara dan Syarat Pembayaran: Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
Penagihan Pajak: Diatur mengenai surat teguran, surat paksa, penyitaan, dan pelelangan.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan wajib pajak.
Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Sanksi Administrasi: Bupati dapat melakukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan sanksi administrasi.
Keberatan dan Banding: Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding atas ketetapan pajak.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak: Diatur mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
Kedaluwarsa: Hak untuk melakukan penagihan pajak kedaluwarsa setelah 5 tahun.

","transitional_provisions","","sanctions","1. Wajib pajak yang menerima SKPD, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.\n2. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n3. Wajib pajak yang karena dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PERDA Kab. Konawe Selatan No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/291609/perda-kab-konawe-selatan-no-8-tahun-2023","a77c6d85-0827-4e1b-b937-1324f7217a24","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 18 OF 2011
ON
TAX ON EXTRACTION AND UTILIZATION OF
GROUND WATER
ISSUED BY :
LEGAL SECTION OF THE REGIONAL SECRETARIAT
SOUTH KONAWE REGENCY
YEAR 2011

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER: 1.8 OF 2010
ON
TAX ON EXTRACTION AND UTILIZATION OF
GROUND WATER

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SOUTH KONAWE,

Considering:	that ground water is essentially a resource controlled by the State to be utilized for the greatest benefit of the people; that the extraction and utilization of ground water by the community needs to be regulated by levying a tax on it; that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to regulate and stipulate in the Regional Regulation of South Konawe Regency.
In view of:	Law number 29 of 1959, concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 74,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdbfd4db-8761-44e1-a95c-4690adf42a14","actionData","errors"]