[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdb03801-05e4-409a-8b5e-b082e9123fdf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015","number","12","year","2015","published_date","2015-10-22","effective_date","2015-10-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan","place_of_enactment","Salakan","theme","PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rpjm desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2015/NO.10, TLD NO.-
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEDOMAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
ABSTRAK:	\n \n bahwa selama ini penyusunan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) masih sulit dilaksanakan oleh Pemerintah Desa karena tidak adanya suatu pedoman yang baku untuk dijadikan sebagai landasan hukum dalam penyusunan RPJM Desa dan RKPDesa; bahwa dengan berlakunya PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015 telah memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk menyusun RPJM Desa dan RKP Desa; bahwa Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sehingga perlu disesuaikan; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 9 tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Perda Nomor 17 Tahun 2008; \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: perencanaan pembangunan desa; rancangan RPJM Desa; penyelenggaraan penyusunan RPJM Desa; pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa; penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah; pengkajian keadaan desa; tata cara penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa; tata cara penyusunan rancangan RPJM Desa; penetapan dan pengundangan RPJM Desa; perubahan RPJM Desa; tata cara penyusunan RKP Desa; register, evaluasi dan klarifikasi terhadap rancangan peraturan desa tentang RPJM Desa, RKP Desa, perubahan RPJM Desa dan perubahan RKP Desa. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2015. \n Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 \n 29 halaman; Penjelasan 5 halaman; Lampiran 15 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 14).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pedoman dan mekanisme penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sementara RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Proses penyusunan RPJM Desa meliputi pembentukan tim penyusun, penyelarasan arah kebijakan pembangunan daerah, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penetapan RPJM Desa. RKP Desa disusun dengan mengikutsertakan masyarakat dan disesuaikan dengan informasi dari Pemerintah Daerah terkait pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi dan diklarifikasi.","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang masa jabatannya telah berakhir di tahun 2014 dan tahun 2015, penyusunan RPJM Desa dimulai pada tahun 2016 dan/atau setelah dilakukan pelantikan Kepala Desa terpilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.\n2. Dalam hal belum adanya RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015.\n3. Apabila Penjabat Kepala Desa tidak menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa.\n4. Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.\n5. Kepala Desa yang masa jabatannya belum berakhir di tahun tahun 2015, wajib menyusun RPJM Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikannya.\n6. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.\n7. Kepala Desa wajib menyusun RKP Desa sebagai penjabaran dari RPJM Desa.\n8. RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2015.\n9. Apabila Kepala Desa tidak menyusun RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa.\n10. Penyusunan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Daerah ini.\n11. Dalam hal penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Tahun 2015, Kepala Desa dan/atau BPD dapat melakukan konsultasi kepada Pemerintah Daerah, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan perencanaan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANGGAI ISLANDS
CENTRAL SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANGGAI ISLANDS REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
GUIDELINES AND MECHANISMS FOR THE PREPARATION OF
VILLAGE MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANGGAI ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that so far the preparation regarding the Village Medium-Term Development Plan (RPJM Desa) and the Village Government Work Plan (RKP Desa) is still difficult to implement by the Village Government because there is no standard guideline to be used as a legal basis in the preparation of the RPJM Desa and RKPDesa;
that with the enactment of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations Implementing Law Number 6 of 2014 concerning Villages as amended by Government Regulation Number 47 of 2015 concerning Amendments to Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Regulations

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdb03801-05e4-409a-8b5e-b082e9123fdf","actionData","errors"]