[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cdaad3df-4610-4c88-9cf0-80cd1809ec10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 1999","number","50","year","1999","published_date","1999-05-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sumatera barat - Pembentukan Kecamatan - Wilayah kabupaten - Pesisir Selatan - Solok - Sawahlunto/Sijunjung - Pasaman
1999
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 50, LN.1999/NO.95, LL SETNEG : 10 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
ABSTRAK:	\n \n Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Sumatera Barat, dipandang perlu membentuk kecamatan baru di wilayah kabupaten daerah Tingkat II tersebut. \n Dasar hukum PP ini adalah: Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; UU Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, sebagai Undang-undang; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah \n Dalam PP ini diatur pembentukan 6 (Enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 1999. \n Segala ketentuan dalam peraturan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PP ini dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: (-) Peraturan ini mengubah: (-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan, pembentukan kecamatan baru dianggap perlu. Peraturan ini membentuk enam kecamatan baru: Basa Ampek Balai Tapan, Lunang Silaut, Koto Parik Gadang Diateh, Kamang Baru, Ranah Batahan, dan II Koto. Setiap kecamatan baru memiliki wilayah yang sebelumnya merupakan bagian dari kecamatan lain, dan pusat pemerintahan ditetapkan di desa tertentu. Pembentukan ini bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.","transitional_provisions","1. Segala sesuatu yang berkaitan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan enam (6) kecamatan diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 50 OF 1999
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF 6 (SIX) SUB-DISTRICTS IN THE REGENCY OF SECOND LEVEL REGION
PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, AND PASAMAN
WITHIN THE PROVINCE OF FIRST LEVEL REGION WEST SUMATERA

\n\n \n \n

Considering

that in accordance with the provisions of Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution and the provisions of other laws and regulations, it is necessary to establish sub-districts to improve government and development services;
that with the increasing population and volume of government and development activities in the Regency of Second Level Region Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung and Pasaman in the Province of First Level Region West Sumatra, it is deemed necessary to establish new sub-districts to facilitate the implementation of service duties in the fields of government and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cdaad3df-4610-4c88-9cf0-80cd1809ec10","actionData","errors"]