[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd9a23f9-5748-4f59-85ff-a69546ea8f8e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai","short_title","Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2019","number","59","year","2019","published_date","2019-10-16","effective_date","2019-11-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cef6cb7f-9d3f-458b-8917-e58a49caa4bc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan","short_name","Permen LHK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN - REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI - KEMENTERIAN LHK
2019
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NO. 59, BN.2019/ 1449 (29 hlm)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan TENTANG Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai, sudah tidak sesuai dengan dinamika di lapangan sehingga perlu diganti \n UU No 41 Tahun 1999; PP No 76 Tahun 2008; PP No 24 Tahun 2010; PP No 37 Tahun 2012; PP No 104 Tahun 2015; Perpres No 16 Tahun 2015; Permen LHK No P.18/MENLHK-II/2015; dan Permen LHK No P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 \n Penanaman Rehabilitasi DAS dimaksudkan sebagai pedoman bagi: \r\na. pemegang IPPKH;\r\nb. pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar kawasan hutan;\r\nc. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota; dan \r\nd. para pihak lainnya,\r\ndalam pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi DAS \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2019. \n Permen LHK No P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 \n 39 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang penanaman dalam rangka rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS). Latar belakangnya adalah perlunya pengaturan penanaman dalam rangka rehabilitasi DAS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, serta penanaman lahan pengganti pelepasan kawasan hutan akibat tukar menukar kawasan hutan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015. Tujuan dari peraturan ini adalah memberikan pedoman bagi pemegang IPPKH, pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar kawasan hutan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan para pihak lainnya dalam pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi DAS.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Penetapan lokasi penanaman rehabilitasi DAS yang mengacu pada peta lahan kritis nasional dan/atau peta indikatif lokasi Penanaman Rehabilitasi DAS.\n2. Kewajiban pemegang IPPKH dan pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan untuk melaksanakan Penanaman Rehabilitasi DAS setelah mendapatkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri mengenai penetapan lokasi rehabilitasi DAS.\n3. Tahapan pelaksanaan Penanaman Rehabilitasi DAS meliputi penyusunan rencana penanaman dan pelaksanaan penanaman.\n4. Pola penanaman rehabilitasi DAS pada Kawasan Hutan dilaksanakan dengan pola intensif dan/atau agroforestri.\n5. Kewajiban pemegang IPPKH dan pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan dalam melaksanakan Penanaman Rehabilitasi DAS untuk melakukan pemeliharaan tanaman, perlindungan dan pengamanan tanaman.","transitional_provisions","1. Pemegang IPPKH yang telah mengajukan permohonan calon lokasi penanaman namun belum diterbitkan surat perintah verifikasi sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, penetapan lokasi penanaman harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n2. Surat perintah verifikasi yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan pelaksanaan verifikasi dan penyampaian hasil verifikasi paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n3. Lokasi penanaman yang telah ditetapkan namun belum disusun rancangan kegiatan penanaman sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, penyusunan rancangan kegiatan penanaman dan pelaksanaan penanaman harus disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n4. Rancangan kegiatan penanaman yang telah disusun dan disahkan namun belum dilaksanakan penanaman sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, pelaksanaan penanaman dapat mengacu pada rancangan kegiatan penanaman yang telah disahkan.\n5. Penilaian keberhasilan tanaman terhadap pelaksanaan yang dilakukan sebelum peraturan Menteri ini diundangkan, dapat mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian keberhasilan RHL pada saat rancangan kegiatan penanaman disahkan.\n6. Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah pada lokasi penanaman yang telah ditetapkan:\n a. lokasi yang telah dilakukan penanaman dapat dilakukan penilaian dan diserahterimakan; dan\n b. lokasi penanaman dipindahkan ke lokasi lain untuk lokasi yang belum dilakukan penanaman.","sanctions","1. Pemegang IPPKH dan pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang tidak melakukan penanaman dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, pembatalan lokasi, dan pencabutan IPPKH dan/atau pembatalan Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER P.59/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019

ABOUT

PLANTING IN THE CONTEXT OF WATERSHED
REHABILITATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Government Regulation Number 24 of 2010 concerning Use of Forest Area as amended by Government Regulation Number 105 of 2015 concerning the Second Amendment to Government Regulation Number 24 of 2010 concerning Use of Forest Area, it is necessary to regulate planting in the context of watershed rehabilitation;
that based on the provisions of Article 17 paragraph (2) of Government Regulation Number 104 of 2015 concerning Procedures for Changing the Designation and Changing the Function of Forest Areas, it is necessary to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd9a23f9-5748-4f59-85ff-a69546ea8f8e","actionData","errors"]