[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd999bf6-1fa8-4156-9e82-1598590fe82f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pelaporan Harta Kekayaan","short_title","Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-03-16","effective_date","2017-03-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7a51ea8e-a2d3-4821-8c4d-a7a1fd27b1fc","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional","short_name","Perka Batan","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Badan Tenaga Nuklir Nasional","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaporan Harta Kekayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2017
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional NO. 5, BN 2017/ NO 435; https://jdih.batan.go.id/ : 9 hlm.
Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional TENTANG Pelaporan Harta Kekayaan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional\n2. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 022/KA/II/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional\n3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 152/KA/VII/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mewajibkan pelaporan harta kekayaan guna mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kebijakan ini mengatur kewajiban ASN untuk melaporkan harta kekayaan melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Pejabat tinggi dan bendahara diwajibkan menyampaikan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada saat pengangkatan, pengangkatan kembali, atau pensiun, serta memperbaharuinya setiap tahun. Sementara itu, administrator, pengawas, dan pejabat fungsional tertentu wajib menyampaikan LHKASN kepada Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. Pelaporan dilakukan melalui aplikasi e-LHKPN dan e-siharka. Pengelolaan dan pengawasan pelaporan dilakukan oleh unit kerja terkait, dengan koordinasi bersama KPK dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pegawai yang tidak menyampaikan LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai.","revokes",[93,99,102],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perka Batan No. 152/KA/VII/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala BATAN Nomor 172/KA/III/2005 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/181806/perka-batan-no-152kavii2012-tahun-2012","363c5654-7089-487c-9a73-8e3931c2778c",{"_94":100,"_96":101},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor lT2lKAlIIll2OOS tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/ Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional;","",{"_94":103,"_96":101},"Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor O22lKAlIl /2006 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nomor IT2lKAlllIl2OOs tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat yang Memangku Jabatan Strategis dan Potensial/ Rawan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY
NUMBER 5 OF 2017
CONCERNING
ASSET REPORTING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL NUCLEAR ENERGY AGENCY,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to realize good and accountable governance, it is necessary to have State Civil Apparatus who have integrity, free from practices of corruption, collusion, and nepotism;
that to improve the integrity of the State Civil Apparatus, it is necessary to make regulations regarding asset reporting;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Head of the National Nuclear Energy Agency concerning Asset Reporting;

In view of:

Law Number 10 of 1997 concerning Nuclear Energy (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 23, Supplement to the State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd999bf6-1fa8-4156-9e82-1598590fe82f","actionData","errors"]