[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd97e3f1-c4fb-46bf-915a-72002d8ac7e4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 11 Tahun 2012","number","11","year","2012","published_date","2012-09-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah","place_of_enactment","Pandan","theme","Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2012/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Berakohol
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan ketentuan Pasal 141 huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.\r\n. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: \r\nUU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; \r\nUU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 10 Tahun 2000; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Kepres Nomor 3 Tahun 1997; \r\nPermendag Nomor 43 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek, dan subyek retribusi; golongan \r\ndan penjualan minuman beralkohol; golongan retribusi; perizinan; larangan; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; struktur dan besarnya tarif retribusi; tata cara pemungutan retribusi; wilayah pemungutan retribusi; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; pemanfaatan; keberatan dan banding; tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan; penghapusan atau pengurangan \r\nsanksi administrasi dan pembatalan; tata cara penyelesaian keberatan; tata cara perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; kedaluarsa penagihan; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kedaluarsa; insentif \r\npemungutan; penyidikan; dan ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012. \n Pada saat Perda ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang tidak diatur dalam Perda ini masih dapat ditagih selama jangka waktu lima (5) tahun \r\nterhitung sejak saat terutang.\r\nDengan berlakunya Perda ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati. \n 22 Hlm, Penjelasan 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Tapanuli Tengah. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari retribusi daerah, khususnya retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, sebagai upaya mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas setiap pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol. Objek retribusi adalah pemberian izin untuk penjualan minuman beralkohol di tempat tertentu seperti hotel, restoran, bar, klub malam, diskotik, supermarket, dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tersebut.
Golongan dan Penjualan Minuman Beralkohol: Minuman beralkohol dikelompokkan menjadi Golongan A (kadar ethanol 1-5%), Golongan B (kadar ethanol 5-20%), dan Golongan C (kadar ethanol 20-55%). Tempat penjualan minuman beralkohol dibatasi sesuai golongan minuman dan jenis tempat usaha.
Perizinan: Setiap kegiatan usaha penjualan minuman beralkohol harus memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Bupati. Izin berlaku selama 3 tahun dan harus didaftar ulang setiap tahun.
Larangan: Terdapat larangan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat tertentu seperti warung, gelanggang remaja, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan kepada anak di bawah 21 tahun. Waktu penjualan juga dibatasi.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi bervariasi berdasarkan jenis tempat penjualan dan golongan minuman beralkohol.
Tata Cara Pemungutan Retribusi: Pemungutan retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu, sepanjang tidak diatur dalam peraturan Daerah ini masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CENTRAL ΤΑΡΑNULI REGENCY

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL TAPANULI REGENCY
NUMBER 11 OF 2012
ABOUT
LOCAL FEE FOR LICENSE OF ALCOHOLIC BEVERAGE SELLING PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF CENTRAL TAPANULI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 141 letter b of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation on Local Fee for License of Alcoholic Beverage Selling Places is an important source of local revenue to finance the implementation of Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Fee for License of Alcoholic Beverage Selling Places.

In view of:

Law Number 7 Drt of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regions of Regencies within

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd97e3f1-c4fb-46bf-915a-72002d8ac7e4","actionData","errors"]