[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd8f537b-e934-4ee3-9b76-6a9265b926e0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2012 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE\r\nPADA BANK SULSELBAR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-07-09","effective_date","2012-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE\r\nPADA BANK SULSELBAR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyertaan modal daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE\r\nPADA BANK SULSELBAR
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka mengembangan kegiatan usaha dan\r\nmemperkuat struktur permodalan, mendorong\r\npertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan\r\nPendapatan Asli Daerah, perlu Penyertaan Modal\r\nPemerintah Daerah Kota Parepare pada PT Bank\r\nSulselbar ;\r\nb. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, “Penyertaan Modal Pemerintah Daerah\r\ndapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan\r\ndalam tahun berkenaan telah ditetapkan dalam\r\nperaturan daerah tentang penyertaan modal berkenaan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesian Tahun 1945;\r\n 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan \r\n4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan \r\n5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n6. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara \r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara \r\n9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah \r\n11.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n12.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan \r\n13.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas \r\n14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penbendaharaan Negara \r\n15. Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal \r\n16.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan \r\n 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah \r\n20. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n \n PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE\r\n PADA BANK SULSELBAR \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2012. \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 74)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Parepare pada PT Bank Sulselbar. Latar belakangnya adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha, memperkuat struktur permodalan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penyertaan modal ini dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan untuk meningkatkan daya saing Bank Sulselbar dan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber penyertaan modal berasal dari APBD. Bentuk penyertaan modal dinyatakan dalam bentuk uang, meliputi modal dasar dan modal disetor. Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham memiliki hak suara dalam penentuan kebijakan Bank Sulselbar dan berhak memperoleh dividen yang sebanding dengan nilai saham yang dimiliki. Dividen tersebut wajib disetor ke Kas Pemerintah Daerah Kota Parepare paling lambat setelah penetapan dalam RUPS. Pemerintah Daerah juga berkewajiban mentaati keputusan yang diambil dalam RUPS PT Bank Sulselbar.

Walikota Parepare melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal ini. Walikota dapat menunjuk pejabat untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris jika jumlah saham yang dimiliki daerah memberikan hak tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 7 OF 2012
ABOUT
REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION OF PAREPARE CITY
IN BANK SULSELBAR

MAYOR OF PAREPARE,

Considering:

that in order to develop business activities and strengthen the capital structure, encourage regional economic growth and increase Regional Original Income, it is necessary to have the Capital Participation of the Regional Government of Parepare City in PT Bank Sulselbar;
that based on the provisions of Article 75 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional Financial Management, “Regional Government Capital Participation can be carried out if the amount to be included in the year concerned has been stipulated in regional regulations regarding the capital participation concerned”;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation regarding the Capital Participation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd8f537b-e934-4ee3-9b76-6a9265b926e0","actionData","errors"]