[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd89b93e-b98e-41cc-91b7-84087671a1fe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016 tentang APBD TA 2017","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Batu","place_of_enactment","Batu","theme","APBD TA 2017","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Kota Batu Tahun 2016 No 8/A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG APBD TA 2017
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Walikota\t\twajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\t(APBD) disertai penjelasan dan dokumen- dokumen\t\tpendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan waktu yang ditentukan\t\toleh ketentuan peraturan perundang- undangan untuk memperoleh persetujuan bersama, perlu\tdisusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2016;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\tNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4.\tUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan\t\tPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan\tNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\tPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\n8.\tUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah\tdan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik\t\tIndonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);\r\n10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011\r\nNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5234);\r\n11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur\tSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);\r\n12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5495);\r\n13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\t\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana\ttelah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan\tKedua atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 5679);\r\n14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi\tPemerintahan (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000\r\nNomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4027);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan\tKeuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\t4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor\r\n23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana\tPerimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\t4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan\t\tatas Peraturan Pemerintah Nomor 56\r\nTahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5155);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\tKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman\tPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan\t Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\tPedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan\tPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006\r\nNomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4614);\r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\t4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun\r\n2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5351);\r\n26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik\tIndonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n27. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima\tBantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012\r\nNomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5372);\r\n28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);\r\n29. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang \r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);\r\n30. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan\tBelanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana\ttelah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);\r\n31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat\tDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)\r\n32. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan\t\tKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana terakhir\ttelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);\r\n33. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);\r\n34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 199);\r\n35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang\tPedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;\r\n36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang\tStandarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun\r\n2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri\r\nDalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;\r\n37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun\r\n2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21\r\nTahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;\r\n38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun\r\n2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang\r\nMilik Daerah;\r\n39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun\r\n2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;\r\n40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun\r\n2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14\r\nTahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan\r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;\r\n41. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 28/PMK.07/\r\n2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi\r\nDana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;\r\n42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun\r\n2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31\r\nTahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2017;\r\n43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun\r\n2016 Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas;\r\n44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun\r\n2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran \r\n2017;\r\n45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang\tKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan\t dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005\r\nNomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 6/A);\r\n46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009 tentang\tRetribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);\r\n47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);\r\n48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/B);\r\n49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/B);\r\n50. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/B);\r\n51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun\r\n2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);\r\n52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010\r\ntentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKota Batu Tahun 2010 Nomor 1/C);\r\n53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);\r\n54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Raya (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/C);\r\n55. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 4/C);\r\n56. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 7/B);\r\n57. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah \r\nKota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C);\r\n58. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010\r\nNomor 6/C);\r\n59. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/B);\r\n60. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011 tentang\tIzin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/E);\r\n61. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/E);\r\n62. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 2/A);\r\n63. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2011 tentang\tOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor 1/D);\r\n64. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2011\r\nNomor 2/B);\r\n65. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C);\r\n66. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012 tentang\t Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah\tKota Batu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);\r\n67. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu Kepada PT Bank Jawa Timur (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/E);\r\n68. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2013 tentang\t Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah\tKota Batu Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2013 Nomor 3/E);\r\n \n Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagai landasan operasional pelaksanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 1/B);\n2. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2005 Nomor 1/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 6/A);\n3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005;\n4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006;\n5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);\n12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Batu ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017. APBD terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp. 822.180.107.664,00, belanja daerah sebesar Rp. 844.813.121.972,00, yang mengakibatkan defisit sebesar (Rp. 22.633.014.308,00). Pembiayaan daerah mencakup penerimaan sebesar Rp. 25.633.014.308,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00, sehingga pembiayaan netto adalah Rp. 22.633.014.308,00.\n\nPendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, serta Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya.\n\nBelanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung mencakup belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota, pemerintah desa dan partai politik, serta belanja tidak terduga. Belanja Langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.\n\nPembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan mencakup SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Pengeluaran mencakup penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BATU
EAST JAVA PROVINCE

BATU CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2017

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BATU,

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government which states that the Mayor is obliged to submit a Draft Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) accompanied by explanations and supporting documents to the Regional House of Representatives (DPRD) in accordance with the time specified by the provisions of laws and regulations to obtain joint approval, it is necessary to prepare the Revenue and Expenditure Budget of Batu City for Fiscal Year 2016;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd89b93e-b98e-41cc-91b7-84087671a1fe","actionData","errors"]