[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd7587f2-b6a2-42f3-af6d-91a9b884ba05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang \r\n Perizinan Usaha Jasa Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Padang Lawas Utara No. 15 Tahun 2014","number","15","year","2014","published_date","2014-01-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara","place_of_enactment","Gunung Tua","theme","Perizinan Usaha Jasa Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERIZINAN-JASA KONSTRUKSI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2014/NO.16
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG \r\n Perizinan Usaha Jasa Konstruksi\r\n
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Perizinan Usaha Jasa Konstruksi. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 18 Tahun 1999; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 37 Tahun 2007; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 28 Tahun 2000; PP Nomor 29 Tahun 2000; PP Nomor 30 Tahun 2000; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 70 Tahun 2012; Permendagri Nomor 24 Tahun 2006; Permendagri Nomor 53 Tahun 2011; Permen PU Nomor 4/PRT/M/2011; Permen PU Nomor 8/PRT/M/2011. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup; penyelenggaraan usaha jasa konstruksi; izin usaha jasa konstruksi; persyaratan dan tata cara pemberian IUJK; tanda daftar usaha orang perseorangan; hak dan kewajiban; penunjukan pejabat penerbit IUJK; pelaporan; pembinaan, pengawasan, dan pengendalian; serta sanksi administratif. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2014. \n 14 Hlm, Penjelasan 4 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi dibentuk dengan maksud untuk menunjang kehidupan material dan spiritual masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta untuk melakukan pembinaan dan pengaturan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi. Peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi dan memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Jenis usaha jasa konstruksi meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan.\n2. Bentuk usaha jasa konstruksi meliputi usaha orang perseorangan dan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).\n3. Klasifikasi usaha jasa konstruksi meliputi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi (arsitektur, rekayasa, penataan ruang, dan jasa konsultansi lainnya) serta usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi (bangunan gedung, bangunan sipil, instalasi mekanikal dan elektrikal, dan jasa pelaksanaan lainnya).\n4. Kualifikasi badan usaha meliputi kualifikasi usaha besar, menengah, dan kecil.\n\nBUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara wajib memiliki IUJK yang berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Persyaratan dan tata cara pemberian IUJK meliputi pengajuan permohonan izin baru, perpanjangan izin, perubahan data, penutupan izin, dan/atau penggantian izin. Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan usahanya untuk memperoleh TDUP. Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/TDUP berhak mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi sesuai klasifikasi dan kualifikasinya, serta berkewajiban mentaati peraturan perundang-undangan, melaporkan perubahan data, menyampaikan laporan akhir tahun, dan memasang papan nama perusahaan/usaha.","transitional_provisions","1. Dengan mulai berlakunya peraturan daerah ini, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan apabila perpanjangan maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar, dan/atau pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing14 (empat belas) hari kerja.\n3. Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan atau BUJK yang telah mendapat peringatan tertulis tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.\n4. Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar adalah menghentikan hak berusaha badan usaha/orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
NORTH PADANG LAWAS REGENCY
NUMBER 16 OF 2014

REGIONAL REGULATION OF NORTH PADANG LAWAS REGENCY
NUMBER 15 OF 2014
CONCERNING
CONSTRUCTION SERVICES BUSINESS LICENSING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH PADANG LAWAS,

\n\n \n \n

Considering:

that construction services are one of the activities in the economic, socio-cultural fields that can support material and spiritual life in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that the growth and development of construction services activities is a business field that is in great demand by members of the public, so that guidance and regulation are needed;
that based on Government Regulation Number 28 of 2000 concerning Business and the Role of the Construction Services Community and Government Regulation Number 30 of 2000 concerning the Implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd7587f2-b6a2-42f3-af6d-91a9b884ba05","actionData","errors"]