[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd74d0a5-8d45-4478-961e-2b74eebbc811","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":82,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020","number","5","year","2020","published_date","2020-07-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta","place_of_enactment","Yogyakarta","theme","Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perusahaan-air-daerah
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2020/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan\r\nUsaha Milik Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta. \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Materi pokok: Nama, Tempat dan Kedudukan, Kegiatan Usaha dan Jangka Waktu Berdiri, Modal, Satuan Pengawas Internal dan Komite Audit, Penggunaan Laba, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga, dan Penetapan Tarif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2020. \n Jumlah Halaman: 16 HLM; Penjelasan : 5 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Bersih Tirtatama Daerah Istimewa Yogyakarta (Perumda Air Bersih Tirtatama DIY) dengan tujuan pengelolaan air bersih untuk kawasan industri, air minum, dan keperluan lainnya, membantu pemenuhan kebutuhan air masyarakat melalui perusahaan daerah air minum di kabupaten/kota, mendorong perekonomian daerah, dan memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah. \n\nPerumda Air Bersih Tirtatama DIY memiliki kegiatan usaha meliputi produksi, distribusi, dan pengelolaan instalasi pengolahan air bersih. Modal dasar Perumda ditetapkan sebesar Rp469.028.716.201,00 yang terdiri atas uang dan/atau barang milik Daerah. Organ Perumda terdiri atas Kuasa Pemilik Modal (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi, yang masing-masing memiliki tugas, kewajiban, dan wewenang yang diatur dalam peraturan ini. \n\nPegawai Perumda berhak atas penghasilan yang adil dan layak serta jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya. Satuan Pengawas Intern bertugas membantu Direktur dalam pemeriksaan operasional dan keuangan, sementara Komite Audit membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern. Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar dan ditetapkan oleh KPM, dengan alokasi dividen untuk Daerah paling banyak 55%. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda, yang meliputi pembinaan organisasi, manajemen, keuangan, kepengurusan, pendayagunaan aset, pengembangan bisnis, serta monitoring dan evaluasi.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Balai Pengelolaan Infrastruktur Air Limbah dan Air Minum tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai seluruh pemindahtanganan aset Pemerintah Daerah kepada Perumda Air Bersih Tirtatama DIY selesai.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
REGIONAL REGULATION OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA
NUMBER 5 OF 2020
CONCERNING
TIRTATAMA REGIONAL PUBLIC CLEAN WATER COMPANY
SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA,

Considering:	that to implement the provisions of Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Tirtatama Regional Public Clean Water Company of the Special Region of Yogyakarta;
Bearing in Mind:	Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; Law Number 3 of 1950 concerning the Establishment of the Special Region of Jogjakarta as amended by Law Number 9 of 1955 concerning Amendments to Law Number 3 Jo. Number 19 of 1950 concerning the Establishment of the Special Region of Jogjakarta (State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd74d0a5-8d45-4478-961e-2b74eebbc811","actionData","errors"]