[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd6545d7-873f-4220-a249-85516a7144a2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengeloaan Barang Milik Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 35 Tahun 2011","number","35","year","2011","published_date","2011-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pasuruan","place_of_enactment","Pasuruan","theme","Pengeloaan Barang Milik Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan bmd
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 35, LD Nomor 39
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengeloaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:	\n \n Menimbang: \r\na. bahwa barang milik Daerah merupakan salah satu unsur penting penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga Pemerintah Kota Pasuruan perlu mengelola sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan semangat otonomi daerah;\r\n\r\nb. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, perlu dilakukan pemantaban manajemen aset dan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik;\r\n\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Mengingat: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 13/1954, UU No. 72/1957, UU No. 5/1960, PP No. 46/1971, Keppres No. 13/1974, Keppres No. 40/1974, PP No. 46/1982, PP No. 40/1994 jo. PP No. 31/2005, UU No. 17/2003, Kepmendagri No. 12/2003, UU No. 1/2004, UU No. 32/2004 jo. UU No. 12/2008, Kepmendagri No. 153/2004, PP No. 58/2005, PP No. 79/2005, PP No. 6/2006 jo. PP No. 38/2008, Permendagri No. 7/2006, Permendagri No. 13/2006 jo. Permendagri No. 21/2011, PP No. 50/2007, Perpres No. 1/2007, Permendagri No. 17/2007, Perda Kota Pasuruan No. 02/2007 jo. Perda Kota Pasuruan No. 08/2010, Perda Kota Pasuruan No. 05/2008, PP No. 71/2010, Perpres No. 54/2010, dan UU No. 12/2011 \n Materi Pokok: Asas, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan, dan Tuntutan Ganti Rugi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. \n 47 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, serta meningkatkan pemanfaatannya untuk pelayanan masyarakat. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan barang milik daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, hingga pemindahtanganan. Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala SKPD, dan pejabat lainnya. Perencanaan kebutuhan barang disusun oleh SKPD berdasarkan standar yang ditetapkan. Pengadaan barang dilaksanakan secara efisien, terbuka, dan akuntabel melalui panitia pengadaan. Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan melalui sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan bangun serah guna. Penghapusan barang dilakukan jika barang sudah tidak dapat digunakan atau dipindahtangankan. Pemindahtanganan barang dapat berupa penjualan, tukar menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah daerah. Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Walikota dan Pengguna Barang.","transitional_provisions","1. Pengelolaan barang milik daerah khususnya yang terkait dengan pemindahtanganan dan pemanfaatan yang sudah berjalan dan/atau sedang dalam proses sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","sanctions","1. Pengguna yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan kepada Walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.\n2. Setiap pihak yang mengibatkan kerugian Kota akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang- undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF PASURUAN CITY

COPY

REGIONAL REGULATION OF PASURUAN CITY

NUMBER 35 OF 2011

CONCERNING

MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PASURUAN,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd6545d7-873f-4220-a249-85516a7144a2","actionData","errors"]