[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd5906e7-6e31-4f58-b855-720d9bbb7f5e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tuban Nomor 6 Tahun 2016 tentang PENDIDIKAN AKHLAK MULIA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tuban No. 6 Tahun 2016","number","6","year","2016","published_date","2016-01-11","effective_date","2016-05-25","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tuban","place_of_enactment","Tuban","theme","PENDIDIKAN AKHLAK MULIA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2016 SERI E NOMOR 30
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENDIDIKAN AKHLAK MULIA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan\tkehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani dan rohani, maka untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan pendidikan akhlak mulia sesuai dengan nilai- nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila;\r\nb.\tbahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban membina dan mengembangkan pendidikan akhlak mulia bagi peserta didik pada jenjang dan jalur pendidikan formal,\tnon formal dan informal sesuai dengan kewenangannya;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu metetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan akhlak mulia;\r\n \n Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan\tdan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor\t66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);\r\nPeraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\tNegara Republik Indonesia Tahun 2014\r\nNomor 199);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri E Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02);\r\n \n Peraturan ini berisi tentang;\r\n1. Ketentuan umum;\r\n2. Fungsi dan RUang Lingkup Pendidikan Ahlak Mulia;\r\n3. Prinsip dan Nilai Penyelenggaraan Pendidikan Ahlak Mulia;\r\n4. Tujuan, dasar dan strategi pelaksanaan Pendidikan Ahlak Mulia;\r\n5. Pembinaan dan Pengawasan;\r\n6. Penyelenggara Pendidikan Ahlak Mulia;\r\n7. Tanggung Jawab dan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan Ahlak Mulia;\r\n8. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Ahlak Mulia;\r\n9. Pengembangan Kurikulum;\r\n10. Peran Serta Masyarakkat;\r\n11. Kerjasama dan Kemitraan;\r\n12. Penghargaan;\r\n13. Monitoring dan Evaluasi;\r\n14. Pembiayaan;\r\n15. Sanksi Administratif;\r\n16. Ketentuan Penutup;\r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2016. \n 24 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkarakter cerdas dan berintegritas moral yang baik. Dinas Pendidikan memiliki tugas menyusun kebijakan, melakukan gerakan kolektif pendidikan karakter, mengembangkan kapasitas sumber daya, menjalin kerjasama, menyusun anggaran, mengelola anggaran secara efektif dan akuntabel, meminta laporan dari satuan pendidikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi.

Penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, penyelenggara satuan pendidikan formal dan nonformal, serta orang tua/keluarga melalui pendidikan informal. Koordinasi pelaksanaan dituangkan dalam rencana aksi pendidikan akhlak mulia daerah dan satuan pendidikan.

Pelaksanaan pendidikan akhlak mulia pada jalur pendidikan formal meliputi pembelajaran, kegiatan pengembangan diri (seperti pramuka, PMR, UKS, keagamaan, olahraga, seni, OSIS), penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Pada jalur pendidikan nonformal, meliputi pembelajaran, bimbingan konseling, penciptaan budaya satuan pendidikan, dan pembiasaan. Pendidikan informal berlangsung dalam keluarga.

Pengembangan kurikulum melibatkan seluruh warga sekolah, peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Tahapannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan. Masyarakat memiliki hak dan kedudukan yang sama untuk turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan akhlak mulia. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemerintah, pemerintah daerah lain, dan pelaku usaha, serta membentuk kemitraan dengan dunia usaha dan media massa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap Satuan Pendidikan pada semua jenjang dan jalur pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (3) dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.\n2. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 34 dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.\n3. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :\na. peringatan lesan;\nb. peringatan tertulis;\nc. penghentian sementara; dan\nd. pencabutan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TUBAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TUBAN REGENCY
NUMBER 6 OF 2015
ON
NOBLE MORAL EDUCATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TUBAN,

\n\n \n \n

Considering :

that the goal of national education is to educate the nation's life and to shape people who believe and are devoted to God Almighty, have noble character, have knowledge and skills, and are physically and mentally healthy, then to realize this goal, noble moral education is needed in accordance with the values contained in the Preamble of the 1945 Constitution and Pancasila;
that the regional government has an obligation to foster and develop noble moral education for students at the formal, non-formal and informal education levels and pathways in accordance with their authority;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd5906e7-6e31-4f58-b855-720d9bbb7f5e","actionData","errors"]