[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd4aa8a6-032a-4654-96b2-a5d4074ee855","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005","number","14","year","2005","published_date","2005-11-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"8a1b6725-ff23-4d34-aea0-462abc7f38d9","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Eksploitasi Seksual Komersial Anak - Pencegahan dan Pelarangan Trafiking
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kab. INdramayu Tahun 2005 No 14
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:	\n \n bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa wajib kita jaga, karena anak adalah Tunas Masa Depan bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa, sehigga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi; bahwa perdagangan manusia, yang dilakukan seseorang maupun sekelompok orang maupun koorporasi yang tidak bertanggung jawab di Wilayah Indramayu sudah menunjukan gejala yang cukup memprihatinkan; bahwa perdagangan manusia atau lajimnya disebut TRAFIKING di Kabupaten Indramayu dimanfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan terburuk khususunya eksploitasi seksual komersial anak baik yang dilakukan di luar maupun di dalam Wilayah Kabupaten Indramayu bahkan sampai di Luar Negeri dengan dalih sebagai Tenaga Kerja; bahwa perdagangan manusia atau lajimnya disebut TRAFIKING merupakan pekerjaan yang bertentangan dengan Norma Agama, Norma Hukum dan Hak Azasi Manusia; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf “a, b, c dan d” diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pencegahan dan Pelarangan Trafiking untuk Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Kabupaten Indramayu; \n Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang - Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2000; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; . Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2003; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang pencegahan dan pelarangan trafiking untuk eksploitasi seksual komersial anak di kabupaten indramayu dengan penetapan batasan isti;ah pada pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sasara, kewajiban dan peran serta, pecegahan trafiking untuk eksploitasi seksual komersial anak, pemulihan / rehabilitas, sanksi administrasi, pelarangan trafiking untuk eksploitasi seksual komersial anak, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 4 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 1999 tentang Prostitusi (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 7 Tahun 2001 Seri D.5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 14 Tahun 2005 ini bertujuan untuk mencegah dan melarang trafiking untuk eksploitasi seksual komersial anak di Kabupaten Indramayu. Latar belakangnya adalah untuk melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari tindakan perdagangan manusia yang bertentangan dengan norma agama, hukum, dan hak asasi manusia.

\n\n

Peraturan ini mengatur kewajiban dan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, Camat, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, serta Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dalam pencegahan trafiking. Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin hak-hak anak, memberikan dukungan sarana dan prasarana, serta mencegah gejala yang mengarah pada trafiking. Masyarakat berperan serta dalam penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai trafiking. Pemerintah Desa/Kelurahan dan Camat wajib mengawasi perusahaan dan tempat kerja yang mempekerjakan perempuan dan anak. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap PJTKI.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur pendekatan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pendekatan pre-emptif melalui penyuluhan, serta pembentukan tim khusus pelarangan trafiking. Satuan Tugas Pelarangan Trafiking bertugas mengawasi, menindaklanjuti laporan, mengadvokasi korban, dan melakukan koordinasi dengan berbagai instansi.

\n\n

Selain itu, diatur pula mengenai pemulihan/rehabilitasi korban trafiking, termasuk pengadaan sarana dan prasarana pusat rehabilitasi, serta asas kerahasiaan korban.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Bagi PJTKI yang tidak mendaftar ulang, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional selama 1 tahun.\n2. Karyawan Dinas yang menyalahgunakan prosedur rekruitmen tenaga kerja dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Camat, Kuwu, dan Lurah yang tidak mengindahkan ketentuan dalam peraturan ini akan dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 14 YEAR 2005

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 14 YEAR 2005
CONCERNING
PREVENTION AND PROHIBITION OF TRAFFICKING
FOR SEXUAL EXPLOITATION
OF CHILDREN IN INDRAMAYU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n

Considering:

that children are a mandate as well as a gift from God Almighty that we must always protect, because children are the Nation's Future Generation as the successors of the nation's ideals, so that every child has the right to survival, growth and development, participation and protection from acts of violence and discrimination;
that human trafficking, carried out by individuals, groups or corporations who are not responsible in the Indramayu Region, has shown quite concerning symptoms;
that human trafficking, or commonly called TRAFFICKING in Indramayu Regency, is used for the worst

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd4aa8a6-032a-4654-96b2-a5d4074ee855","actionData","errors"]