[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd44ccaf-16ca-4014-86e5-1aef6374c2d2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Madiun No. 3 Tahun 2012","number","3","year","2012","published_date","2012-07-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Madiun","place_of_enactment","Madiun","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kota Madiun Tahun 2011 No 3 TLD No 16 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan\r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 16 Tahun 1950, UU No 8 Tahun 1981, UU No 32 Tahun 2004, UU No 20 Tahun 2008, UU No 25 Tahun 2009, UU No 28 tahun 2009, UU No 32 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, PP No 49 Tahun 1982, PP No 27 Tahun 1999, PP No 58 Tahun 2005, PP No 45 Tahun 2008, PP No 69 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 24 Tahun 2006, Permendagri No 27 Tahun 2009, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 4 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 5 Tahun 2008, Perda Kota Madiun No 2 Tahun 2009, Perda Kota Madiun No 6 Tahun 2011, Perda Kota Madiun No 9 Tahun 2011 \n retribusi izin gangguan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan/usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan atau kesehatan umum \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Kota Madiun nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Gangguan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Madiun ini mengatur tentang retribusi izin gangguan di Kota Madiun. Latar belakangnya adalah untuk menjamin iklim usaha yang kondusif dan berwawasan lingkungan, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha dan menyeimbangkan hak dan kewajiban masyarakat.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kriteria gangguan yang menjadi dasar penetapan izin, meliputi aspek lingkungan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi.\n2. Jenis kegiatan atau usaha yang wajib memiliki izin, dengan pengecualian untuk kegiatan di kawasan industri, kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus, kegiatan di bangunan yang sudah memiliki izin gangguan, serta usaha mikro dan kecil yang dampaknya tidak keluar dari bangunan.\n3. Persyaratan izin yang harus dipenuhi oleh pemohon, termasuk permohonan tertulis, fotokopi identitas, IMB, status kepemilikan tanah, denah lokasi, serta dokumen lingkungan seperti Amdal, UKL/UPL, atau SPPL.\n4. Kewajiban KPPT untuk mencantumkan biaya perizinan secara jelas dan terbuka, serta jangka waktu penyelesaian perizinan paling lama 10 hari kerja.\n5. Masa berlaku izin selama usaha berjalan dan tidak ada perubahan, dengan kewajiban daftar ulang setiap 3 tahun.\n6. Kewajiban pelaku usaha untuk mengajukan perubahan izin jika ada perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan.\n7. Kewajiban dan hak pemohon izin, serta peran masyarakat dalam proses perizinan, termasuk sosialisasi, pengaduan, akses informasi, dan partisipasi.\n8. Ketentuan mengenai retribusi izin gangguan, termasuk objek, subjek, golongan, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip penetapan tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan, pengurangan, pembebasan, kedaluwarsa penagihan, dan instansi pemungut.\n9. Ketentuan mengenai pemeriksaan, insentif pemungutan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF MADIUN
COPY
REGIONAL REGULATION OF MADIUN CITY
NUMBER 03 OF 2012
ABOUT
NUISANCE PERMIT FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF MADIUN,

Considering:

that in order to ensure the realization of a conducive and environmentally sound business climate, anticipatory efforts are needed to address disturbances resulting from the conduct of business activities;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, Regional Regulation of Madiun City Number 08 of 2003 concerning Nuisance Permit Fee is no longer in accordance with legal and societal developments, and therefore needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Nuisance Permit Fee;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd44ccaf-16ca-4014-86e5-1aef6374c2d2","actionData","errors"]