[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd40f82b-81bf-43cb-94a9-00f4d9d6dbbe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021","number","6","year","2021","published_date","2021-10-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2021/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 26 Ayat (7) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024. \n Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009; Undang-undang Nmor 32 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012; Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 30 Thaun 2014; Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Thaun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2017. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Rencana Tata Ruang Kota Banjarmasin Tahun 2021-2024, dengan sistematika;\r\nKetentuan Umum;\r\nPenataan Ruang;\r\nRuang Lingkup Penataan Ruang Wilayah;\r\nTujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kota Banjarmasin;\r\nRencana Struktur Ruang Wilayah Kota;\r\nRencana Pola Ruang Wilayah Kota;\r\nKebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Kota;\r\nArahan Pemanfaatan Ruang Wilayah;\r\nKetentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;\r\nKelembagaan;\r\nHak dan Kewajiban Masyarakat;\r\nPeran Serta Masyarakat;\r\nPendanaan;\r\nPenyidikan;\r\nKetentuan Pidana;\r\nKetentuan Lain-lain;\r\nKetentuan Peralihan; dan\r\nKetentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2021. \n 118 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2013 – 2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2021 menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjarmasin untuk periode 2021-2041. RTRW ini bertujuan untuk mewujudkan Banjarmasin sebagai gerbang Pulau Kalimantan, pusat perkotaan inti metropolitan Banjarbakula, dan penyangga ibukota negara yang berkarakter dan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang meliputi pengembangan kota sebagai pusat pelayanan regional dan nasional, pengembangan karakter kota berbasis kearifan lokal, pengembangan kota yang berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan, dan pengembangan potensi unggulan daerah. Strategi yang diterapkan mencakup pengembangan sistem pusat pelayanan perkotaan, peningkatan aksesibilitas dan transportasi, penyediaan prasarana dan sarana perkotaan yang berkelanjutan, pengembangan kegiatan berbasis kearifan lokal, pengembangan pariwisata berbasis sungai, dan pengembangan permukiman berwawasan lingkungan. RTRW ini mencakup rencana struktur ruang yang meliputi sistem pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana, serta rencana pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui ketentuan umum zonasi, ketentuan perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRWK ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.\n3. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:\na) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;\nb) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;\nc) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan;\nd) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:\ni) memperhatikan harga pasaran setempat;\nii) sesuai dengan nilai jual objek pajak; atau\niii) menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.\n4. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n5. Pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:\na) yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan\nb) yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.\n6. TKPRD yang dibentuk oleh Walikota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan FPR di daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 6 OF 2021
ABOUT
SPATIAL PLAN OF BANJARMASIN CITY
YEAR 2021 2041

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

Considering:

that to implement the provisions of Article 26 paragraph (7) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Spatial Plan of Banjarmasin City for the Year 2021 2041;

In View of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning Establishment of Level II Regions of Kalimantan (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1953 Number 9) as Law (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 72, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1820);
Law Number 3 of 2002 concerning State Defense (State Gazette of 2002 Number 3, Supplement to State Gazette Number 4169);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd40f82b-81bf-43cb-94a9-00f4d9d6dbbe","actionData","errors"]