[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd3c59d3-8e00-4e14-b374-a996391126de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019 tentang APBD TA 2020","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019","number","11","year","2019","published_date","2019-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","APBD TA 2020","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG APBD TA 2020
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 311 ayat ( 1) Unclang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; \n Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUU Nomor 12 Tahun 1950 juncto UU No 2 Tahun 1965;\r\nUU No 28 Tahun 1999;\r\nUndang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001;\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerin tah N omor 71 Tahun 2010;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;\r\nPeraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007;\r\nPeraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 ;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07 /2016;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;\r\nPeraturan Menteri Dalam Ncgeri Nomor 36 Tahun 2018;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011;\r\nPeraturan Dacrah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2013;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017;\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 1)\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mojokerto untuk Tahun Anggaran 2020.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuannya adalah untuk menetapkan APBD sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah.

Ketentuan Substansial:

APBD Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.507.879.900.336,48
Belanja Daerah sebesar Rp. 2.602.910.763.381,48
Defisit sebesar (Rp. 95.030.863.045,00)
Pembiayaan Daerah yang mencakup penerimaan sebesar Rp. 95.176.627.045,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 145.764.000,00
Pembiayaan Netto sebesar Rp. 95.030.863.045,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pembiayaan Daerah mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dan pencairan dana cadangan.

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, yang akan diusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD. Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja keadaan darurat diatur dengan Peraturan Bupati.

Lampiran-lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini memberikan uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MOJOKERTO
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF MOJOKERTO REGENCY
NUMBER 11 OF 2019
ON
REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2020

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 311 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Revenue and Expenditure Budget for Fiscal Year 2020;

In view of:

Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd3c59d3-8e00-4e14-b374-a996391126de","actionData","errors"]