[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd3c148f-e78d-48f1-9cf2-8325755033a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang PERIZINAN KAPAL SUNGAI DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 9 Tahun 2009","number","9","year","2009","published_date","2009-05-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat","place_of_enactment","Kuala Tungkal","theme","PERIZINAN KAPAL SUNGAI DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - PERIZINAN
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2009/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERIZINAN KAPAL SUNGAI DALAM WILAYAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
ABSTRAK:	\n \n aktifitas kapal sungai yang dtang maupun pergi melalui perairan Kabupaten Tanjung Jabung Barat baik untuk sarana pengangkutan penumpang maupun angkutan barang khusus dan barang berbahaya perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dan agar supaya pengawasan dan pengendalian dapat terlaksana dengan\r\nbaik, maka diperlukan pengaturan perizinannya. \n UU No.12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 1965; UU No.21 Tahun 1992; UU No.18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No.34 Tahun 2000; UU No.54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.14 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; PP No.82 Tahun 1999; PP No.66 Tahun 2001; dan PP No.38 Tahun 2007. \n Nama, Objek, dan Subjek; Tata Cara Memperoleh Izin; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Besarnya Tarif; Besarna Tarif Retribusi; Masa Berlakunya Izin; Tata Cara Pemungutan; Keberatan; Pegurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi; Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, dan Pencabutan Perizinan; dan Penyidikan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2009. \n 7 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perizinan kapal sungai di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Latar belakangnya adalah perlunya pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas kapal sungai yang datang dan pergi melalui perairan kabupaten, baik untuk pengangkutan penumpang maupun barang, terutama barang khusus dan berbahaya. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan dalam aktivitas transportasi sungai.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewajiban memiliki izin bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pengangkutan penumpang dan barang di sungai, yaitu Izin Trayek, Izin Operasi, dan Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya.
Prosedur pengajuan izin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Tata cara dan persyaratan pengajuan izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Penetapan tarif retribusi perizinan didasarkan pada jenis kapal (penumpang, barang, tunda) dan ukuran Gross Tonnage (GT). Tarif berbeda untuk Izin Trayek, Izin Operasi, dan Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya.
Masa berlaku izin bervariasi: 1 tahun untuk Izin Trayek, 5 tahun untuk Izin Operasi (dapat diperpanjang), dan 1 tahun atau sekali jalan untuk Izin Angkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya.
Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi pada saat permohonan izin disetujui.
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati jika tidak setuju dengan ketetapan retribusi.
Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi dalam kondisi tertentu, seperti pengangkutan korban bencana alam.
Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan retribusi perizinan kapal sungai menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Izin dapat dicabut jika melanggar ketentuan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY
NUMBER 9 OF 2009
CONCERNING
RIVER VESSEL LICENSING WITHIN THE TERRITORY OF
TANJUNG JABUNG BARAT REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG BARAT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the activities of river vessels arriving and departing through the waters of Tanjung Jabung Barat Regency, both for passenger transport and the transport of special goods and dangerous goods, need to be supervised and controlled;
that in order for supervision and control to be carried out properly, licensing arrangements are necessary;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning River Vessel Licensing within the territory of Tanjung Jabung Barat Regency;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd3c148f-e78d-48f1-9cf2-8325755033a7","actionData","errors"]