[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd3767eb-e306-4524-96de-f104d943809b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Kelurahan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 04 Tahun 2008","number","04","year","2008","published_date","2008-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Kelurahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-KEARSIPAN-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-KOTA-PANGKALPINANG
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD Tahun 04 Nomor 04 Seri D Nomor 03
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kelurahan
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan administrasi Pemerintah di daerah, arsip merupakan bagian bahan pertanggungjawaban nasional yang harus dipelihara dan diamankan untuk bahan bukti kelangsungan jalannya pemerintahan.\r\nWewenang dan tanggung jawab pemelihara dan pengawasan kearsipan serta pemberdayaannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.28 Thn 1959; UU No.07 Thn 1971; UU No.8 Thn 1981; UU No.8 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2003; UU No.24 Thn 2007; UU No.34 Thn 1979; PP No.16 Thn 1994; PP No.87 Thn 1999; PP No.88 Thn 1999; PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thn 2007; Perpres No.40 Thn 2006; Perda No.15 Thn 2000; Perda No.04 Thn 2003. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan pemerintah kota pangkalpinang tata kearsipan; penyelamatan dan pelestarian arsip statis; pemusnahan arsi[; penyerahan arsip; kepegawaian; pembinaan dan pengawasan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini mengatur tentang penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang. Tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban Pemerintah Kota sebagai bagian dari pertanggungjawaban nasional serta menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut bagi kegiatan Pemerintah Kota.

Ketentuan Substansial:

Setiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang wajib menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Masyarakat dan badan hukum juga berkewajiban mentaati peraturan kearsipan yang berlaku dan berhak mendapatkan pelayanan informasi kearsipan. Arsip dikelompokkan menjadi arsip dinamis (aktif dan inaktif) dan arsip statis. Arsip aktif dikelola oleh unit pengolah, sementara arsip inaktif diserahkan kepada Kantor Arsip Daerah. BUMD juga wajib menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata kearsipan, meliputi pengelolaan arsip dinamis dan statis, pemeliharaan prasarana dan sarana kearsipan, pemberdayaan arsip, penegakan hukum kearsipan, serta penelitian dan pengembangan kearsipan. Upaya penyelamatan dan pelestarian arsip statis juga diatur, termasuk pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna setelah melewati jangka waktu penyimpanan yang ditetapkan dalam Jadwal Retensi Arsip (JRA). Pegawai yang menangani kearsipan terdiri dari pejabat fungsional arsiparis dan pengelola kearsipan, yang memiliki persyaratan dan tunjangan tertentu.

Kantor Arsip Daerah melaksanakan pembinaan kearsipan kepada seluruh satuan kerja dan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota, BUMD, organisasi masyarakat, organisasi politik, perusahaan swasta, dan perorangan di wilayah Kota Pangkalpinang. Pengawasan pelaksanaan kearsipan juga menjadi tanggung jawab Kantor Arsip Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau Badan yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (4) dapat dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000.\n2. Tindak pidana di bidang kearsipan juga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PANGKALPINANG CITY GOVERNMENT
PANGKALPINANG CITY REGULATION
NUMBER 04 YEAR 2007
ON
THE IMPLEMENTATION OF ARCHIVES IN THE ENVIRONMENT
PANGKALPINANG CITY GOVERNMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PANGKALPINANG,

\n\n \n \n

Considering :

that in the context of administering the Government in the region, archives are part of the national accountability material that must be maintained and secured as evidence of the continuity of the administration of government;
that the authority and responsibility for maintaining and supervising archives and their empowerment in national and state life, is fully the responsibility of the government and needs support from the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Pangkalpinang City Regional Regulation on the implementation of archives within the Pangkalpinang

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd3767eb-e306-4524-96de-f104d943809b","actionData","errors"]