[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd28fcd2-3db5-4e39-a3e7-f2971acec40e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-09-04","effective_date","2013-09-18","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangkalan","place_of_enactment","Bangkalan","theme","Rencana Pembanguna Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA PEMBANGUNAN
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 1/E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Pembanguna Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk memberikan arah kebijakan pembangunan sebagai\t\tacuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangkalan dan dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah\tdengan sistem pembangunan Nasional, maka diperlukan\tpedoman yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;\r\nb. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan bupati dan wakil bupati periode 2008-2013 serta dengan telah dilantiknya bupati dan wakil bupati untuk periode 2013-2018, maka diperlukan penjabaran dari visi, misi dan program dari bupati dan wakil bupati periode 2013-2018 dalam dokumen Rencana Pembangunan\r\nJangka Menengah Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Rencana\tPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 dengan Peraturan Daerah.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan\tDaerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun\r\n1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun\r\n1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n3851);\r\n4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor\r\n47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara\t(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);\r\n7.\tUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);\r\n8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun\r\n2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n4844);\r\n9.\tUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah\tDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004\r\nNomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);\r\n10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang\r\nPenanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007\r\nNomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);\r\n11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor\r\n68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);\r\n12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan\tPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\tKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006\r\nNomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,\tLaporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan\tPemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\tUrusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi\tPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman\t\tEvaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\t(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);\r\n24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana\tPembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2010-2014;\r\n25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\tPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;\r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;\r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang\tPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8\r\nTahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;\r\n28. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014;\r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun\r\n2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten\r\nBangkalan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun\r\n2009 Nomor 4/E);\r\n30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun\r\n2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1/E).\r\n \n Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud adalah hasil penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka\tMenengah Nasional Tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2013. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan tujuan memberikan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Bangkalan dan mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan sistem pembangunan nasional. RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati Bangkalan periode 2013-2018, yang berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. \n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pedoman Umum**: RPJMD menjadi pedoman umum dengan sistematika yang meliputi pendahuluan, gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan daerah, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program prioritas, indikator kinerja daerah, serta pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.\n2. **Pelaksanaan dan Pemantauan**: Bupati berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaannya, yang dituangkan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) tahun 2013-2018.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANGKALAN REGENCY GOVERNMENT

REGIONAL REGULATION OF BANGKALAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN (RPJMD)
YEAR 2013-2018

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANGKALAN,

Considering:

that to provide direction for development policies as a reference for the implementation of government and development in Bangkalan Regency and in order to integrate regional development planning with the National development system, guidelines are needed which are elaborated in the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD) for 2013-2018;
that in connection with the expiration of the term of office of the regent and vice regent for the 2008-2013 period and with the inauguration of the regent and vice regent for the 2013-2018 period, it is necessary to elaborate on the vision, mission and programs of the regent and vice regent for the 2013-2018 period in the Regional Medium-Term Development Plan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd28fcd2-3db5-4e39-a3e7-f2971acec40e","actionData","errors"]