[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd238e74-bfe3-413d-a7f1-782620f12ec6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016","number","27","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bandung","place_of_enactment","Soreang","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RENCANA - TATA - RUANG - WILAYAH - KABUPATEN - BANDUNG - TAHUN - 2016 - 2036
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD 2016/No.27
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036
ABSTRAK:	\n \n bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027;\r\nbahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;\r\nbahwa berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nbahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 – 2027 pada Tahun 2012 ditetapkan bahwa RTRW Kabupaten Bandung tersebut perlu dilakukan revisi;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 sampai Tahun 2036. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Sebagaimana Telah di Ubah Dengan Undang-\r\nUndang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);\r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 \r\nPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016\r\nPeraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 \n peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, norma penataan ruang, lingkup materi, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana tata ruang wilayah, pemanfaatan ruang, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, ketetntaun pengendalian pemanfataan ruang wilayah kabupaten, hsk,kewajiban,dan peran masyarakat, peninjau kembali dan penyempurnaan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n 124 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 menetapkan rencana tata ruang wilayah kabupaten dengan tujuan mewujudkan sinergitas dan kemandirian pembangunan wilayah Kabupaten Bandung sebagai kawasan yang berdaya saing tinggi berbasiskan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan.\n\nKebijakan penataan ruang meliputi pengembangan wilayah berdasarkan pembagian 8 WP, pemantapan dan pengembangan struktur ruang yang sinergi, pelestarian kawasan lindung dan pengembangan kawasan budi daya, pengembangan kawasan strategis, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Strategi penataan ruang mencakup pengembangan WP sesuai fokus pengembangan daerah, penetapan pusat kegiatan sesuai hirarki dan fungsi, pengembangan sistem sarana dan prasarana transportasi yang mengutamakan angkutan massal, pengelolaan sumber daya air secara terpadu, pengembangan energi alternatif, sistem telekomunikasi terpadu, sistem pengelolaan persampahan, sistem pengolahan limbah, penataan sistem drainase, pengembangan sistem pelayanan jaringan air minum, dan pengembangan sistem kebencanaan.\n\nRencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi rencana sistem pusat kegiatan (PKN, PKL, PKLp, PPK, PPL), rencana sistem jaringan prasarana utama (transportasi darat dan udara), dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya (sumber daya air, listrik dan energi, telekomunikasi, pengelolaan sampah, pengolahan air limbah dan B3, drainase, pelayanan air minum, dan kebencanaan).\n\nRencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi rencana kawasan lindung (hutan lindung, kawasan resapan air, perlindungan setempat, hutan konservasi, rawan bencana alam, lindung geologi, dan lindung lainnya) dan rencana kawasan budi daya (hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, perdagangan dan jasa, serta peruntukan lainnya).","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau pidana. Sanksi administratif meliputi peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANDUNG REGENCY
NUMBER 27 YEAR 2016
CONCERNING
REGIONAL SPATIAL PLAN
BANDUNG REGENCY 2016 - 2036

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BANDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that the Regional Spatial Plan of Bandung Regency has been stipulated by Regional Regulation of Bandung Regency Number 3 Year 2008 concerning the Regional Spatial Plan of Bandung Regency 2007 - 2027;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions, and communities, the Regional Spatial Plan is a direction for development investment locations carried out by the Government, community, and/or business entities;
that based on the provisions of article 26 paragraph (5) of Law Number 26 Year 2007 concerning Spatial Planning, the Regional Spatial Plan is reviewed 1 (one) time in 5 (five) years, so that Regional Regulation of Bandung Regency Number 3 Year 2008,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd238e74-bfe3-413d-a7f1-782620f12ec6","actionData","errors"]