[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd2069eb-563f-43a9-8f3a-21eb9ad5288a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumenep No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-09-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"ff544f02-c9c5-423b-aa1c-2632898df3bd","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumenep","place_of_enactment","Sumenep","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KESEJAHTERAAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;\r\nb. bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial membutuhkan pelayanan sosial untuk memulihkan fungsi\r\nsosialnya untuk mencapai kemandirian dan menjaga kelangsungan hidupnya;\r\nc. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\npada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.\r\n \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 nomor 19, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 2730);\r\n3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);\r\n4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang\r\nPenyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3670);\r\n5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); \r\n6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi\r\nManusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3886);\r\n7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor\r\n112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4430);\r\n8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4210);\r\n9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);\r\n10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang\r\nPenghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4419);\r\n11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor\r\n58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4720);\r\n12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang\r\nKesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4967);\r\n13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n5234);\r\n14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);\r\n15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\n. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun\r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5679);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang\r\nPenanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3177); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor\r\n59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 3206);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang\r\nPedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang\r\nPelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4768);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4894);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang\r\nPenyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);\r\n22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun\r\n2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang•\r\nundangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2014 Nomor 199);\r\n23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 ten tang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2011 Nomor 913);\r\n24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang\r\nPedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);\r\n25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas oleh Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor 1217);\r\n. 26. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Karban Penyalagunaan Napza (Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2012 Nomor\r\n1218);\r\n27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republk Indonesia Tahun\r\n. 2015 Nomor 43);\r\n.28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).\r\n \n Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah · dan masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.\r\nPenyelenggaraan kesejahteraan sosial, bertujuan:\r\na. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat;\r\nb. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian masyarakat;\r\nc. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;\r\nd. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;\r\ne. meningkatkan kernampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan\r\nf. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2016. \n 28 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup masyarakat, memulihkan fungsi sosial masyarakat untuk mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, termasuk mengalokasikan anggaran, melaksanakan program kesejahteraan sosial, memberikan bantuan sosial, dan memelihara taman makam pahlawan. Peraturan ini juga mengatur berbagai bentuk pelayanan kesejahteraan sosial seperti rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Rehabilitasi sosial mencakup motivasi, perawatan, pelatihan vokasional, bimbingan mental spiritual, dan bimbingan fisik. Jaminan sosial diberikan kepada PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi, termasuk pejuang dan perintis kemerdekaan. Pemberdayaan sosial diberikan kepada PMKS melalui peningkatan fungsi sosial dan kemampuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara mandiri. Perlindungan sosial bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS.\n\nPeraturan ini juga mengatur penanganan fakir miskin yang dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan, serta sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sumber pendanaan. Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial dibentuk untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial. Peran serta masyarakat juga diatur untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.","transitional_provisions","Pasal 50\nPeraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 43 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pembekuan kegiatan, atau pencabutan izin.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 37 ayat (1), Pasal 39, dan Pasal 43 diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SUMENEP
PROVINCE OF EAST JAVA

REGIONAL REGULATION OF SUMENEP REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUMENEP,

\n\n \n \n

Considering:

that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia mandate the state to have responsibility to protect the entire Indonesian nation and promote public welfare in order to realize social justice for all Indonesian people;
that Persons with Social Welfare Problems require social services to restore their social functions to achieve independence and maintain their survival;
that the implementation of social welfare is the duty and responsibility of the Regional Government by involving the active role of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd2069eb-563f-43a9-8f3a-21eb9ad5288a","actionData","errors"]