[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd13cb3f-b119-45fa-84be-b1981487c2b0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-04-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Kertanegara","place_of_enactment","Tenggarong","theme","Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

tenaga kerja - lokal - penyelenggaraan - perlindungan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2024/169, TLD No. 81
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal
ABSTRAK:	\n \n Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemberdayaan Tenaga Kerja Lokal memiliki peranan dan kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Penyelenggaraan dan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Lokal diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggraan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal. \r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 27 tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 \n 1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; 3. Tenaga Kerja Lokal; 4. Perlindungan; 5. Sarana dan Prasarana; 6. Pendanaan; 7. Sanksi Administratif; 8. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2024. \n 26 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menyelenggarakan dan melindungi tenaga kerja lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara. Latar belakangnya adalah pentingnya pemberdayaan tenaga kerja lokal dalam pembangunan daerah serta perlunya menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan kesamaan kesempatan tanpa diskriminasi.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan perlindungan tenaga kerja lokal, yang dilaksanakan melalui Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Tenaga kerja lokal terdiri dari pencari kerja dan tenaga kerja yang sudah bekerja, dengan persyaratan usia minimal 18 tahun, penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, dan telah menyelesaikan pendidikan dasar wajib.

Perlindungan tenaga kerja lokal meliputi analisis dan proyeksi ketenagakerjaan, pembentukan tim deteksi dini, pemberdayaan melalui penyediaan informasi lowongan pekerjaan, pengukuran produktivitas, pendidikan dan pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), serta bimbingan konseling jabatan. Perusahaan wajib menyampaikan informasi lowongan pekerjaan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, memberikan kesempatan pengembangan karir, dan mengutamakan tenaga kerja lokal dalam perekrutan dengan kuota minimal 85%.

Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib menunjuk tenaga kerja lokal sebagai pendamping untuk alih teknologi dan keahlian. Dinas melakukan penataan dan pengelolaan administrasi tenaga kerja lokal yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Ketenagakerjaan Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 29 dapat dikenai sanksi administratif dan/atau denda.\n2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, atau pencabutan izin.\n3. Sanksi denda paling banyak Rp. 50.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KUTAI KARTANEGARA
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KUTAI KARTANEGARA REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION AND PROTECTION OF LOCAL LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KUTAI KARTANEGRA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in the implementation of national development, the empowerment of Local Labor has a very important role and position in the development of the Region;
that the organization and protection of Local Labor is needed to guarantee the basic rights of labor and guarantee equal opportunity and treatment without discrimination;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Organization and Protection of Local Labor;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd13cb3f-b119-45fa-84be-b1981487c2b0","actionData","errors"]