[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cd0a3dff-25be-4b75-b528-b36745d2a6d7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-07-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberdayaan - dan - perlindungan - perempuan
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD 2023/Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan \r\n
ABSTRAK:	\n \n Bahwa perempuan merupakan aset bangsa yang sangat berperan dalam proses pembangunan nasional, sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, maka rlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 1974; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kab. Bekasi No. 06 Tahun 2016. \n Peraturan ini mengatur tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan yang meliputi Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Hak Asasi dan Kebebasan Dasar Perempuan, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan dan Pencegahan TIndak Kekerasan, Perlindungan Khusus Bagi Perempuan, Perna Serta Masyarakat, Pendanaan, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2023. \n 24 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 12)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan, memberikan keadilan dan kesetaraan gender, meningkatkan kualitas hidup perempuan, mencegah kekerasan dan diskriminasi, serta memberikan pelayanan dan pemulihan bagi korban kekerasan.

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memberdayakan dan melindungi perempuan melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan, serta penyediaan sarana dan prasarana. Pemberdayaan perempuan dilakukan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan jaminan sosial. Perlindungan mencakup pencegahan tindak kekerasan, pelayanan bagi korban kekerasan, dan perlindungan khusus bagi perempuan dalam situasi darurat.

Peraturan ini mengatur hak asasi dan kebebasan dasar perempuan, termasuk hak untuk hidup, berkeluarga, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, rasa aman, kesehatan, dan kesejahteraan. Perempuan penyandang disabilitas, korban kekerasan, dan dalam situasi darurat memiliki hak khusus yang dijamin. Pemerintah Daerah juga didorong untuk bekerjasama dengan berbagai pihak dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kota Bekasi No. 12 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165427/perda-kota-bekasi-no-12-tahun-2012","7b070890-fc95-4adb-8e10-fdf9600a5334","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 4
SERIES: E

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 4 OF 2023
on
WOMEN'S EMPOWERMENT AND PROTECTION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that every citizen shall have the same rights to live a dignified life in accordance with the principles of humanity, equality and justice;
that women are national assets that play a very important role in the national development process, the continuation and creation of quality generations, so it is necessary to obtain guaranteed protection from acts of violence and discrimination and need to be empowered in order to actualize their potential optimally;
that in order to guarantee the fulfillment of women's constitutional rights to develop their potential optimally so that they can participate in various fields of life in accordance with human dignity, and

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cd0a3dff-25be-4b75-b528-b36745d2a6d7","actionData","errors"]