[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccfb88b9-0582-4949-9eff-b3ff992b5be5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pagar Alam","place_of_enactment","Pagar Alam","theme","Kawasan Tanpa Rokok","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KAWASAN-TANPA-ROKOK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2020/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kawasan Tanpa Rokok
ABSTRAK:	\n \n Sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan \n Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 41 Tahun 1999; PP No. 109 Tahun 2012; Peraturan Bersama Menteri Kesehatan No. 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri No. & Tahun 2011 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada tempat-tempat yang disebutkan dalam Peraturan Daerah ini berikut larangan dan kewajiban, serta peran serta masyarakat. Selain itu juga mengatur mengenai pengawasan, pembinaan dan penegakan hukum serta penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2020. \n - \n Peraturan Walikota mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini \n 19 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) bertujuan untuk memberikan perlindungan efektif dari bahaya paparan asap rokok, melindungi kesehatan masyarakat, menciptakan lingkungan bersih dan sehat, serta menekan angka perokok pemula. Penerapan KTR berasaskan pada kualitas kesehatan manusia, kemanfaatan umum, keterpaduan, keserasian, kelestarian, partisipatif, keseimbangan hak dan kewajiban, keadilan, perlindungan hukum, keterbukaan, dan akuntabilitas.

KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, fasilitas olahraga, tempat kerja, serta tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Penerapan 100% KTR berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dan angkutan umum. Untuk fasilitas olahraga, tempat kerja, dan tempat umum, KTR berlaku hingga batas kucuran air dari atap terluar.

Peraturan ini melarang merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan membeli rokok di KTR. Pengelola KTR wajib melakukan pengawasan internal, melarang merokok, tidak menyediakan asbak, dan memasang tanda larangan merokok. Masyarakat berperan serta dalam pengawasan, memberikan bimbingan, dan melaporkan pelanggaran. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan KTR, yang didelegasikan kepada Kepala PD dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin.\n2. Setiap orang yang merokok di KTR dapat dipidana kurungan paling lama 3 hari atau denda paling banyak Rp. 500.000,-.\n3. Setiap orang atau badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR dapat dipidana kurungan paling lama 7 hari atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,-.\n4. Pengelola KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak, dan tidak memasang tanda dilarang merokok dapat dipidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,-.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PAGAR ALAM CITY
NUMBER 1 OF 2020
CONCERNING
SMOKE-FREE AREA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAGAR ALAM,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 115 paragraph (2) of Law Number 36 of 2009 concerning Health, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Smoke-Free Areas;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 2001 concerning the Establishment of Pagar Alam City (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 88, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4115);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5587) as amended several times,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccfb88b9-0582-4949-9eff-b3ff992b5be5","actionData","errors"]