[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ccd4ccee-d07f-4d33-bb09-40efa16b28b4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH \r\nKABUPATEN KUTAI BARAT","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2017","number","11","year","2017","published_date","2017-11-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH \r\nKABUPATEN KUTAI BARAT","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DAERAH_PERATURAN KUTAI BARAT
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2017/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH \r\nKABUPATEN KUTAI BARAT
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya UU No.28 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahdan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan BantuanSosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan DanBelanja Daerah sebagaimana diubah beberapa kali\r\nterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini , bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Bara. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6) ; UU No.47 1999 ; UU No.23 2014 \n Peraturan daerah tentang pencabutan beberapa peraturan daerah kabupaten Kutai Barat ,Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai , Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3\r\nTahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 3) \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2017. \n Permendagri No.14 2016 \n 3 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan Dan Surat Ijin berlayar (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 58).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2006 Nomor 20).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Hibah Dan Bantuan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 157).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2014 Nomor 3).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 11 Tahun 2017 ini ditetapkan untuk mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat yang dianggap sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan-peraturan daerah yang dicabut meliputi Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Retribusi Sertifikasi Keselamatan Kapal Khusus Type Sungai, Surat Tanda Kecakapan dan Surat Ijin Berlayar, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pemberian Ijin Gangguan (HO) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Hibah dan Bantuan Sosial, dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
EAST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 11 OF 2017
ABOUT
REVOCATION OF SEVERAL REGIONAL REGULATIONS
OF WEST KUTAI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution and Regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 of 2011 concerning Guidelines for Granting Grants and Social Assistance Originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget as amended several times, most recently by Regulation of the Minister of Home Affairs Number 14 of 2016 concerning the Second Amendment to Regulation of the Minister of Home Affairs Number 32 of 2011 concerning Guidelines for Granting Grants and Social Assistance Originating from the Regional Revenue and Expenditure Budget and Regulation of the Minister of Home

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ccd4ccee-d07f-4d33-bb09-40efa16b28b4","actionData","errors"]